Asosiasi Profesor Imbau Presiden dan MPR Terapkan GBHN

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Asosiasi Profesor Indonesia (API) memberikan himbauan perihal pembangunan ekonomi kepada Presiden, baik yang sedang memegang tampuk kekuasaan maupun yang akan menggantikannya pada tahun 2014. Himbauan juga ditujukan pada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). API menyatakan saran perihal pembangunan berkelanjutan dalam konferensi pers hari Rabu (12/6) di kantor API di Matraman Jakarta.

API menghimbau Presiden melaksanakan pembangunan nasional berlandaskan Pancasilan dan UUD ’45 dengan menerapkan sejumlah langkah seperti menggunakan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), memanfaatkan jendela demografi yang terbuka pada 2020-2030, menerapkan spirit Asia dalam pembangunan nasional, membangun democratic developmentalist state, dan membangun pendidikan tinggi.

Sementara dalam himbauannya ke MPR dan pimpinannya, API meminta landasan konstitusional untuk GBHN diwujudkan sebagai landasan pembangunan jangka panjang dan landasan hukum konstitusional bagi terbentuknya sistem pemerintahan negara dan sistem lembaga negara yang stabil, demokratis, dan berkomitmen tinggi serta mampu secara profesional teknokratik melaksanakan tugas dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional. Demikian Prof. Fachriyan H. Pasaribu, membacakan kesimpulan dan rekomendasi hasil Kongres I dan Seminar API pada 1-2 Juni 2013 lalu di Hotel Borobudur Jakarta.

The Rise of the South, sebuah laporan Human Development Report 2013 yang dikeluarkan UNDP menjadi latar belakang pemikiran Kongres I dan Seminar API. Laporan itu menyebutkan setelah 120 tahun di bawah dominasi negara-negara Utara, Eropa dan Amerika, dan negara maju lainnya, untuk pertama kalinya negara-negara Selatan dapat keluar dari dominasi tersebut. Negara-negara itu bangkit menjadi pelopor pembangunan ekonomi dunia.

“Kita tahu, Cina dan India telah menjadi raksasa ekonomi dunia. Negara itu ditambah Brazil, pada tahun 2020, ekonominya lebih besar negara G7. Artinya pusat ekonomi dunia pada abad 21 negara Asia,” kata Prof. Dr. Sofian Effendi, Ketua Umum API.

Menyitir laporan Human Development Report 2013, Indonesia belum bisa masuk walau pertumbuhan ekonomi tinggi dalam satu setengah decade ini, dan masuk 10 negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi belum bisa masuk sebagai negara super leapers, negara yang meloncat tinggi pertumbuhan ekonominya seperti Cina dan India. Hal itu disebabkan oleh tiga hambatan.

Hambatan pertama, tidak memiliki perencanaan pembangunan jangka panjang. Perencanaan hanya tergantung masa jabatan presiden dan para kepala daerah sehingga tidak mampu membesarkan Indonesia. Kedua, Indonesia tidak memiliki tata pemerintahan yang efektif dan memiliki kepemimpinan yang visioner. Dan ketiga, kurang mendorong kebijakan sosial pemerataan dan pembangunan sumber daya manusia. Oleh karenanya Indonesia perlu memiliki sejumlah langkah seperti menggunakan GBHN. Demikian menurut API.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja