Atasi Defisit, Pemerintah Privatisasi 10 Bandara dan 20 Pelabuhan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Di bawah tekanan defisit pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pemerintah berencana menjual sebagian kepemilikan pemerintah di 10 bandara dan 20 pelabuhan kepada investor swasta, termasuk asing, demi mendapatkan dana untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur.

Pemerintah bermaksud  menjual 45 persen saham di 10 bandara dan 20 pelabuhan tersebut, tetapi akan mempertahankan kendali perusahaan.

Hal ini dikatakan oleh  Menteri Transportasi Budi Karya Sumadi  dalam sebuah wawancara dengan Bloomberg (9/11) di Jakarta.

Penjualan akan dimulai pada 2017, diawali dengan penjualan bandara Kualanamu di Sumatera Utara dan bandara Sepinggan di Kalimantan Timur. Pemerintah akan mengundang berbagai perusahaan, termasuk perusahaan asing seperti Incheon International Airport Corp, GVK Power & Infrastructure Ltd dan Vinci SA untuk memberikan penawaran.

"Bandara dan pelabuhan yang menghasilkan keuntungan akan diberikan kepada sektor swasta untuk dikelola secara profesional," kata Budi.

Di tengah berkurangnya penerimaan negara, pemerintah menginginkan pembiayaan untuk bandara dan pelabuhan besar dialokasikan untuk pembangunan di daerah terpencil.

Pemerintah beralih ke investor swasta seiring dengan adanya kekurangan penerimaan pajak dan melemahnya pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh penurunan harga komoditas. Kekurangan itu menghalangi rencana pemerintah untuk meningkatkan pengeluaran pada jalan baru, pelabuhan, kereta api dan bandara.  
Pemerintahan Jokowi ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 7 persen, sementara bank sentral bulan lalu memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun ini akan lebih mendekati batas bawah dari rentang perkiraan pertumbuhan 4,9 - 5,3 persen.

Menteri Perhubungan mengatakan arahan untuk melakukan privatisasi tersebut datang dari Presiden Joko Widodo.

"Ada guidance dari Presiden Jokowi untuk melibatkan swasta agar pembangunan nasional bisa menggunakan dana-dana privat dari swasta untuk daerah-daerah,” kata dia, sebagaimana dilansir dari bisnis.com, akhir bulan lalu.

Nantinya, perusahaan yang selama ini menjadi pengelola bandara tersebut, seperti PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II, akan bertugas membangun banyak bandara-bandara lain dengan  bantuan dana diperoleh dari bank.

“Makanya dilakukan privatisasi bandara diharapkan masing-masing mendapatkan dana segar sekitar Rp 1 triliun sampai Rp 3 triliun yang bisa digunakan untuk memperbaiki bandara-bandara yang mereka kembangkan,” kata Budi.

Selain Kualanamu, bandara yang diprospek untuk privatisasi adalah Bandara Raden Inten II di Bandar Lampung, Bandara Hang Nadim di Batam, Bandara H.A.S. Hanandjoeddin di Beltiung, Bandara Adisucipto di Yogyakarta, dan Bandara Ngurah Rai di Bali.

“Kita akan tawarkan yang terbaik. Mana mau investor kalau yang dikasih rugi? Dia tidak mau. Kemarin kita dari Menko Perekonomian memberikan format, akan kita bahas bandara-bandara ini dibuatkan proposal sehingga swasta nasional dan asing bisa masuk,” terang Menhub Budi.