Audit Sosial: Bentuk Pengawasan dari Masyarakat Penerima Manfaat

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Selama bertahun-tahun, pemerintah Indonesia banyak membuat program pemerintah untuk membantu keluarga sejahtera dan prasejahtera keluar dari kemiskinan. Di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, program kesejahteraan masyarakat untuk menjamin kesehatan pun sudah banyak dilaksanakan seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri untuk menekan angka kemiskinan dan mengurangi jumlah pengangguran.

Namun, transparansi dari program-program tersebut dinilai masih kurang karena masih banyaknya penerima manfaat seperti perempuan dan masyarakat miskin yang tidak mendapatkan hak mereka. Menanggapi hal ini, Budhis Utami perwakilan dari Institut Kapal Perempuan menyatakan bahwa audit sosial sangat diperlukan.

“Audit sosial merupakan proses yang memungkinkan pemerintah atau organisasi menilai dan memperlihatkan dampak sosial yang belum atau tidak kelihatan dari jalannya sebuah program atau kebijakan,” kata dia di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jumat (12/12).

Menurutnya, audit sosial sangat penting untuk melihat seberapa jauh perubahan yang dihasilkan dari kebijakan terhadap Si Penerima Manfaat seperti perempuan dan kaum marjinal.

Dia menjelaskan bahwa ada banyak manfaat yang dapat diambil dari audit sosial ini baik untuk masyarakat maupun pemerintah itu sendiri.

Manfaat yang bisa dirasa bagi masyarakat adalah melatih masyarakat dalam perencanaan pembangunan dengan cara aktif berpartisipasi, mendorong terjadinya proses demokrasi lokal, membangun kembali keberdayaan kelompok-kelompok yang sebelumnya kurang atau tidak diperhatikan, mempromosikan pengambilan keputusan secara kolektif dan berbagi tanggung jawab, mengembangkan sumber daya manusia dan modal sosial.

Sedangkan manfaat yang bisa diambil oleh pemerintah adalah meningkatkan reputasi pemerintah di mata masyarakat, mempengaruhi perubahan organisasi masyarakat secara positif, meningkatkan stabilitas, membantu fokus kepada kualitas bukan popularitas dan memberi peningkatan kepercayaan diri dalam struktural.

“Program Gender Watch yang sedang digagas oleh Institut Kapal Perempuan inilah bagian dari audit sosial,” kata dia.

Dengan melibatkan unsur dari berbagai kalangan seperti penerima manfaat, akademisi, media dan pemerintah, audit sosial diharapkan dapat berjalan sesuai dengan fungsinya agar program pemerintah tepat sasaran.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja