Badan Siber Nasional Perlu Direalisasikan

Presiden Joko Widodo (kanan) memimpin Rapat Terbatas bersama Menteri Kabinet Kerja membahas rencana pembentukan Badan Siber Nasional serta manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/9/2016). Dalam ratas tersebut Presiden menegaskan menolak pembentukan lembaga baru dalam mengatasi kejahatan siber (cyber), untuk kejahatan cyber cukup dengan memanfaatkan lembaga atau kementerian yang sudah ada. (Foto: Antara)

DEPOK, SATUHARAPAN.COM - Ketua Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII/Lembaga Keamanan Internet Indonesia) Rudi Lumanto menyatakan pembentukan Badan Siber Nasional (BSN) perlu direalisasikan.

Rudi menjelaskan bahwa saat ini banyak kasus baru yang muncul di dunia siber sehingga perlu kebijakan yang tepat untuk menanggulanginya.

"SDM kita banyak yang handal dalam bidang IT, untuk itu perlu dikoordinasi untuk menangani berbagai permasalahan dalam siber yang sering muncul," kata Rudi di sela-sela White Hat Seminar Series bertajuk Everybody Can Hack di Depok, Jawa Barat, Sabtu (20/5).

Ada lima aspek yang perlu diperhatikan dalam pembentukan BSN, kata Rudi yaitu kerangka hukum, struktur kelembagaan, capacity building, kerja sama internasional, dan measurement atau pengukuran.

Aspek hukum, yaitu dasar penyempurnaan terhadap Undang-undang 36/1999 tentang Telekomunikasi, UU 11/2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, dan UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Aspek capacity building, lanjut Rudi, adalah memperhitungkan persoalan keahlian sumber daya manusia (SDM) yang berhubungan dengan edukasi.

Selanjutnya kerja sama internasional dengan memperhatikan sisi resilience alias elastisitas keamanan di samping sisi defense (pertahanan). Dan aspek measurement alias pengukuran. Di mana apa yang telah dikukuhkan kemudian dielaborasi menjadi standar untuk peningkatan skala.

Dikatakannya pula bahwa adanya serangan Ransomware Wannacry dan serangan-serangan lainnya bisa dijadikan pengalaman bagaimana rentannya keamanan di wilayah siber.

"Perlu penanganan yang komprehensif untuk memulihkan kembali dari serangan siber," ujarnya.

Rudi mengatakan pula, negara-negara lain sudah ada yang membentuk lembaga siber dan Indonesia bisa belajar dari mereka bagaimana menangani permasalahan di siber yang muncul.

Ia menilai masyarakat perlu diberikan edukasi tentang serangan di dunia siber, seperti serangan Ransomware WannaCry yang menghebohkan dunia. Akibat serangan ini puluhan rumah sakit, perusahaan, dan pemerintah daerah mengalami kendala.

"Serangan terhadap individu pengguna internet juga perlu diwaspadai, jadi perlu tingkatkan kesadaran individu," ujarnya.

Ia menyarankan agar masyarakat hati-hati kalau bermain internet jangan klik sembarangan jika memang tak diperlukan. Intinya kalau tak akses maka terhindar dari risiko.

Lebih lanjut Rudi mengatakan, edukasi yang perlu dilakukan tentang dunia siber dan penanganannya seperti dengan melakukan seminar yang dilaksanakan ini, yaitu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keamanan informasi dengan cara memberikan wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat umum dan kalangan kampus/sekolah tentang hacking dan seluk beluknya.

Selain itu kata Rudi lagi, memberikan informasi terkini tentang dunia hacking dan keamanan informasi, termasuk keberadaan white hat hacker, mengembangkan jejaring komunitas keamanan informasi antara perguruan tinggi.

Selain itu juga sekolah menengah umum, pemerintah, dan pemangku kepentingan, dan memperkenalkan idNSA sebagai Perhimpunan Keamanan Jaringan Indonesia. (antaranews.com)