Bahrain dan Israel Resmikan Hubungan Diplomatik

MANAMA, SATUHARAPAN.COM-Israel dan Bahrain secara resmi menjalin hubungan diplomatik pada hari Minggu (18/10) dalam sebuah upacara di ibu kota Bahrain, Manama, kata seorang pejabat Israel, setelah kedua negara mencapai kesepakatan normalisasi yang ditengahi Amerika Serikat bulan lalu.

Delegasi yang berkunjung dari Israel dan para pejabat di Bahrain akan menandatangani "komunike bersama pembentukan hubungan diplomatik penuh," kata seorang pejabat Israel di Manama kepada wartawan.

Begitu teks ditandatangani pada upacara yang dijadwalkan Minggu malam, Israel dan Bahrain akan bebas untuk membuka kedutaan besar di negara masing-masing, kata pejabat itu.

Uni Emirat Arab dan Bahrain menjadi negara Arab ketiga dan keempat yang setuju untuk menormalisasi hubungan dengan Israel, menyusul kesepakatan damai Mesir dengan Israel pada tahun 1979 dan dengan Yordania pada pakta tahun 1994.

Pertemuan hari Minggu menindaklanjuti upacara pada 15 September di Gedung Putih ketika Israel, UEA dan Bahrain menandatangani apa yang disebut "Abraham Accord” (Persetujuan Abraham)  yang ditengahi oleh pemerintahan Presiden Donald Trump.

Kerja Sama Pertahanan

Menteri Keuangan AS, Steven Mnuchin dan asisten khusus untuk negosiasi internasional, Avi Berkowitz, dijadwalkan berada di Bahrain pada upacara tersebut.

Selain komunike bersama untuk membangun hubungan diplomatik, Israel dan Bahrain diperkirakan akan menandatangani "enam sampai delapan" MoU, termasuk kerja sama ekonomi, kata pejabat Israel itu.

Pejabat itu mengatakan dia tidak dapat menguraikan substansi dari semua perjanjian yang dijadwalkan untuk ditandatangani pada hari Minggu, tetapi kerja sama keamanan kemungkinan besar akan menonjol dalam pembicaraan bilateral.

Awal bulan ini, kepala badan mata-mata Israel, Mossad, Yossi Cohen, mengadakan pembicaraan di Bahrain dengan pejabat tinggi keamanan dan intelijen tentang "topik yang menjadi kepentingan bersama," menurut Kantor Berita Bahrain.

Pergeseran Signifikan

Palestina mengecam perjanjian negara Teluk itu dengan Israel sebagai "tikaman dari belakang" atas aspirasi mereka untuk mendirikan negara merdeka.

Kesepakatan tersebut menandai pergeseran dalam status quo yang telah berlangsung puluhan tahun di mana negara-negara Arab telah mencoba untuk mempertahankan persatuan melawan Israel atas perlakuannya terhadap warga Palestina yang tidak memiliki kewarganegaraan.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menegaskan bahwa lebih banyak negara Timur Tengah menginginkan hubungan dengan Israel, karena prioritas telah bergeser, dengan alasan bahwa negara-negara sekarang menghargai peluang perdagangan yang menguntungkan di atas konflik Palestina.

Tetapi pemain kunci, Arab Saudi, mengatakan tidak akan mengikuti sekutunya Bahrain dan UEA dalam membangun hubungan diplomatik tanpa resolusi untuk masalah Palestina. (AFP)

Editor : Sabar Subekti