Pemimpin Gereja Maronite Lebanon Desak Pembentukan Pemerintah

BEIRUT, SATUHARAPAN.COM-Pemimpin Gereja Moronite Lebanon mendesak para pemimpin untuk tidak menunda pembicaraan tentang pembentukan pemerintah. Dia mengatakan dalam khotbah hari Minggu (18/10) dengan nada pedas di mana ia menyalahkan mereka atas krisis keuangan negara dan kebuntuan politik.

Patriark Bechara Boutros Al-Rai, pemimpin Gereja Maronit, berbicara sehari setelah demonstran berbaris di ibu kota Beirut untuk menandai ulang tahun pertama gerakan protes yang meletus Oktober tahun lalu melawan korupsi dan salah urus negara.

Setahun sejak itu, masalah Lebanon diperparah oleh pandemi virus corona dan ledakan dahsyat di pelabuhan Beirut pada bulan Agustus.

"Lepaskan tangan Anda dari pemerintah dan bebaskan. Anda bertanggung jawab atas kejahatan yang membuat negara menjadi lumpuh total di samping implikasi pandemi corona," kata patriark dalam khotbahnya.

Pernyataannya muncul setelah dua partai utama Kristen, Gerakan Patriotik Bebas (FPM) dan Pasukan Lebanon, mengatakan pekan ini mereka tidak akan mendukung pencalonan mantan Perdana Menteri Saad Al-Hariri untuk memimpin pemerintahan baru guna mengatasi krisis ekonomi yang parah. Lebanon menghadapi situasi rumit untuk menyetujui perdana menteri baru.

"Tanggung jawab dan akuntabilitas bersifat kolektif. Siapa di antara Anda, pejabat yang memiliki waktu luang untuk menunda konsultasi untuk membentuk pemerintahan?" dia berkata. "Tidak ada yang tidak bersalah atas berdarah-darahnya (keuangan) Lebanon."

Dalam khotbah Minggu lainnya, Uskup Agung Gereja Ortodoks Yunani, Elias Audi, juga mengecam elite politik. "Jumlah kementerian dan nama menteri serta kuota masih lebih penting (bagi politisi) daripada nasib Lebanon dan negara Lebanon," katanya.

"Kembalilah ke hati nurani Anda, para pemimpin... rendah hati dan dengarkan rasa sakit rakyat Anda."

Hariri, yang mengundurkan diri sebagai perdana menteri pada Oktober tahun lalu dalam menghadapi protes nasional, mengatakan dia siap untuk memimpin pemerintah untuk melaksanakan reformasi yang diusulkan oleh Prancis sebagai cara untuk membuka bantuan internasional yang sangat dibutuhkan.

Konsultasi parlemen untuk menunjuk perdana menteri baru seharusnya diadakan Kamis lalu, tetapi Presiden Michel Aoun menunda setelah menerima permintaan penundaan dari beberapa blok parlemen. (Reuters)

Editor : Sabar Subekti