Banggar Minta Aparat Tak Gentar Kejar Wajib Pajak Bandel

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) Said Abdullah meminta aparat pajak tidak gentar mengejar wajib pajak bandel yang terus berupaya menghindari kewajiban membayar pajak.

Said juga menegaskan pengejaran secara intensif harus dilakukan, terutama bagi wajib pajak dengan nominal besar.

“Kami minta Ditjen Pajak terus melakukan upaya penagihan terhadap wajib pajak tanpa kompromi,” kata Said di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, hari Rabu (13/4) ketika diminta komentarnya terkait tewasnya Juru Sita Pajak Negara (JSPN) yang menjadi korban pembunuhan pengusaha wajib pajak.

Berita sebelumnya menyebutkan seorang juru sita pajak negara bernama Parada Toga Fransriano S dan anggota satuan pengamanan (satpam) Soza Nolo Lase, yang bekerja di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sibolga, tewas ketika menjalankan tugas penagihan pajak. Keduanya meninggal setelah ditikam oleh oknum wajib pajak (WP) dengan inisial AL.

Menurut Said, kasus terbunuhnya aparat pajak harus menjadi pelecut bagi aparat pajak agar semakin intensif memburu pengemplang pajak itu. Karena itu, upaya teror semacam ini harus dilawan. "Kejadian ini tidak boleh ditolerir. Pelakunya harus diusut sampai tuntas. Apalagi tunggakan pajaknya sangat besar, mencapai Rp 14 miliar," dia menjelaskan. 

Politisi Senior PDI Perjuangan itu mengingatkan upaya memburu pengemplang pajak tidak boleh dilakukan setengah hati.  Pasalnya, pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Apalagi, besar-kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara, baik untuk pembiayaan pembangunan maupun anggaran rutin.

“Pajak sebagai instrumen fiskal merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk memenuhi kemakmuran rakyat,” kata dia.

Karena itu, kata Said, semua wajib pajak bandel, siapa pun dia, harus ditagih kewajiban pajaknya. Hal itu penting mengingat  kontribusi sektor perpajakan terhadap pembangunan bangsa ini sangat besar.

“Bangsa ini sekarang tengah berusaha agar target penerimaan pajak dan cukai harus tercapai karena kontribusinya sangat  signifikan,” kata dia.

Said berpendapat peran pajak dalam menopang pertumbuhan ekonomi di Indonesia sangat besar. Bahkan sektor pajak menjadi tulang punggung pendapatan utama negara untuk membiayai segala macam kebutuhan.

Dalam APBN 2016 ini, dia menjelaskan, penerimaan perpajakan ditargetkan Rp 1.546,7 triliun. Angka ini setara dengan 84,86 persen dari total penerimaan negara dalam postur APBN 2016 sebesar Rp 1.822,5 trilliun.

“Salah satu fungsi pajak itu sebagai redistribusi untuk pemerataan,” kata anggota Komisi XI DPR ini.

Said mengaku, upaya mengejar penerimaan negara dari sektor pajak bukanlah perkara mudah. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya kesadaran pajak masyarakat. Terbukti masih banyak wajib pajak orang pribadi yang belum terdaftar. Untuk itu, dia berharap, aparat pajak membuat terobosan cerdas sehingga wajib pajak membayar kewajiban pajaknya.

“Saya kira, PR Ditjen Pajak adalah memompa kesadaran masyarakat, terutama pajak orang pribadi karena nyatanya masih jutaan belum membayar pajak,” kata dia.

Dengan demikian Said mengapresiasi keputusan Ditjen Pajak yang menganugerahkan kenaikan pangkat istimewa bagi aparat pajak yang gugur saat menjalankan tugas negara. Penghargaan dengan kenaikan pangkat ini mutlak diterima oleh aparat pajak itu, mengingat jasa mereka sangat besar bagi negara ini.

“Saya kira, kedua aparat yang gugur saat menjalankan tugas negara, harus diberi apresiasi dan berhak mendapatkan kenaikan pangkat otomatis,” kata dia.

Editor : Sotyati