Banggar: PMP DKI Tak Sesuai Hasil Kesepakatan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Kisruh anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) nampaknya belum usai. Kendati Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengembalikan hasil evaluasi berkas rancangan APBD ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI, tuding-menuding dana siluman antara eksekutif dan legislatif nyatanya masih terjadi.

Bak mengembalikan lemparan bola panas, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta sekaligus ketua badan anggaran (banggar) Prasetyo Edi Marsudi siang ini, Senin (16/3) menemukan adanya indikasi anggaran siluman dalam Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) yang dilakukan kubu Pemprov dalam RAPBD 2015.

“Ada beberapa item yang tidak dibahas, tapi diserahkan oleh APBD versi Pemda, seperti item tadi Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) itu yang dapat cuma tiga dalam pembahasan bersama DPRD yaitu MRT, Transjakarta, dan Bank DKI. Ini kok tiba-tiba Pemda menyodorkan ke Kemendagri ada beberapa BUMD lagi yang nongol. Ini baru sebagian lah. Besok kita akan lebih detail di rapat banggar dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Red) dalam pembahasan,” ujar Prasetyo saat ditemui seusai rapat bersama tim banggar di Gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat Senin siang.

Namun, Prasetyo tidak menyebutkan berapa jumlah penyertaan modal yang dimaksudkan tersebut.

Menurutnya, dari hasil pembahasan rapat internal bersama tim banggar, ada temuan-temuan yang pandangan yang dipandang para politisi DKI tersebut sebagai poin-poin siluman.

“Banyak sekali temuannya. Dari daftar enam halaman saja, kami dapat temuan sebanyak itu,” ujar Prasetyo.

Menanggapi tudingan banggar  terkait PMP ini, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang dikenal dengan sebutan Ahok menjelaskan Pemprov kini akan melakukan evaluasi BUMD (Badan Usaha Milik Negara).  

“Makanya saya masukin Jakpro. Nanti BUMD kami evaluasi dan kami susutin. Kami nggak mau banyak pakai BUMD. Satu-dua aja yang besar. Yang paling besar itu Jakpro karena semua bidang dia kuasain,” ujar Ahok.

BUMD ini akan dilebur dalam Jakpro, hanya saja BUMD bank menurutnya tak bisa digabung dengan BUMD lain

“Yang sebidang mungkin bisa masuk, seperti Sarana Jaya, Jakarta Turisindo, Sport Station,” kata Ahok. 

Editor : Bayu Probo