Bangladesh Larang Partai Jamaat-e-Islami, Setelah Protes Tewaskan Ratusan Orang

DHAKA, SATUHARAPAN.COM-Bangladesh pada Kamis (1/8) melarang partai Jamaat-e-Islami, sayap mahasiswanya, dan badan-badan asosiasi lainnya sebagai organisasi "militan dan teroris" sebagai bagian dari tindakan keras nasional menyusul protes keras selama beberapa pekan yang menewaskan lebih dari 200 orang dan melukai ribuan orang.

Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina, dan mitra politiknya menyalahkan Jamaat-e-Islami, sayap mahasiswa Islami Chhatra Shibir, dan badan-badan asosiasi lainnya karena memicu kekerasan selama protes mahasiswa baru-baru ini atas sistem kuota untuk pekerjaan pemerintah.

Dalam surat edaran resmi yang dilihat oleh The Associated Press, Kementerian Dalam Negeri Bangladesh mengatakan pada Kamis (1/8) bahwa larangan tersebut diberlakukan berdasarkan undang-undang antiterorisme.

Sejak 15 Juli, sedikitnya 211 orang telah tewas dan lebih dari 10.000 orang ditangkap di seluruh negeri.

Pimpinan Jamaat-e-Islami pada hari Kamis menolak keputusan tersebut dalam sebuah pernyataan, menyebutnya anti konstitusional, dan membantah pihaknya berada di balik kekerasan baru-baru ini.

“Pemerintah melakukan pembantaian oleh kader partai dan pasukan hukum dan ketertiban negara di negara ini untuk menekan gerakan non politik para pelajar. Para guru, tokoh budaya, jurnalis, dan orang-orang dari berbagai profesi di negara ini memprotes genosida pemerintah ini,” kata Shafiqur Rahman, pimpinan partai.

Ia menuduh pemerintah berusaha menutupi kesalahannya sendiri dengan melarang Bangladesh Jamaat-e-Islami dan Bangladesh Islami Chhatrashibir.

Sebelum pengumuman pada hari Kamis, Hasina secara terpisah mengatakan pada sebuah acara partai bahwa Jamaat-e-Islami dan Islami Chhatra Shibir dapat “bersembunyi” dan melakukan kegiatan yang merusak setelah pelarangan tersebut. Ia memperingatkan bahwa dalam kasus tersebut mereka akan ditangani sebagai kelompok militan.

Ia mengatakan bahwa pemerintah akan melarang partai tersebut karena keterlibatannya dalam kekerasan baru-baru ini yang melibatkan gerakan reformasi kuota.

Di bawah Hasina, yang dipandang oleh para kritikusnya sebagai seorang otoriter, ribuan pemimpin oposisi dan aktivis telah ditangkap sebelum pemilihan terakhir pada bulan Januari ketika ia kembali berkuasa untuk keempat kalinya berturut-turut.

Kelompok hak asasi manusia global telah menyalahkannya karena menggunakan pasukan keamanan dan pengadilan untuk menekan oposisi. Pemerintah telah membantah tuduhan tersebut, dengan mengatakan bahwa mereka ditangkap atas tuduhan tertentu. Setelah kekerasan baru-baru ini, lebih dari 10.000 orang termasuk tokoh oposisi telah ditangkap di seluruh negeri.

Jamaat-e Islami Bangladesh telah dilarang untuk mengambil bagian dalam pemilihan nasional sejak 2013, setelah Komisi Pemilihan membatalkan pendaftarannya, sebuah keputusan yang kemudian ditegakkan oleh Pengadilan Tinggi.

Pengadilan memutuskan bahwa konstitusi partai tersebut melanggar konstitusi nasional dengan menentang sekularisme. Namun, Jamaat-e Islami tidak dilarang melakukan kegiatan politik seperti mengadakan pertemuan, rapat umum, dan membuat pernyataan.

Sepuluh tahun kemudian, Mahkamah Agung pada tahun 2023 menguatkan keputusan Pengadilan Tinggi, mengakhiri pertarungan hukum yang panjang dan melarang partai tersebut berpartisipasi dalam pemilihan umum atau menggunakan simbol partai. Namun sekali lagi, Mahkamah Agung tidak melarangnya secara langsung.

Juga pada tahun 2013, pemberontakan massal di ibu kota Bangladesh, Dhaka, yang dipimpin oleh kelompok pemuda, organisasi masyarakat sipil, dan partai politik sekuler menyerukan eksekusi pimpinan partai Jamaat atas peran mereka dalam kejahatan perang tahun 1971.

Jamaat-e Islami didirikan pada masa penjajahan Inggris tahun 1941 oleh seorang ulama Islam yang kontroversial dan berkampanye menentang pembentukan Bangladesh sebagai negara merdeka selama perang kemerdekaan dari Pakistan tahun 1971.

Sebagian besar pemimpin senior partai tersebut telah digantung atau dipenjara sejak tahun 2013 setelah pengadilan memvonis mereka atas kejahatan terhadap kemanusiaan termasuk pembunuhan, penculikan, dan pemerkosaan pada tahun 1971.

Partai tersebut telah membentuk kelompok milisi untuk membantu militer Pakistan selama perang sembilan bulan melawan Pakistan pada tahun 1971. Bangladesh meraih kemerdekaan pada tanggal 16 Desember 1971 dengan bantuan negara tetangga India.

Bangladesh mengatakan tigajuta orang tewas, 200.000 perempuan diperkosa, dan hampir satu juta orang melarikan diri ke negara tetangga India selama perang tersebut.

Partai tersebut dilarang setelah kemerdekaan Bangladesh tahun 1971 karena perannya dalam pembunuhan massal dan kekejaman di bawah pemerintahan Sheikh Mujibur Rahman, pemimpin pendiri Bangladesh dan ayah Hasina.

Larangan tersebut dicabut pada tahun 1976, setahun setelah Rahman dibunuh bersama sebagian besar anggota keluarganya dalam kudeta militer. Hanya Hasina dan adik perempuannya Sheikh Rehana yang selamat saat mereka melakukan tur keliling Jerman pada tahun 1975.

Jamaat juga telah dilarang sebelumnya dua kali, pada tahun 1959 dan 1964 di Pakistan, karena peran komunalnya.

Partai tersebut memegang dua jabatan di Kabinet berdasarkan perjanjian pembagian kekuasaan dengan mantan Perdana Menteri Khaleda Zia, musuh bebuyutan Hasina dan ketua oposisi utama Partai Nasionalis Bangladesh, pada tahun 2001-2006.

Mirza Fakhrul Islam Alamgir, sekretaris jenderal partai Zia, pada hari Selasa mengatakan bahwa keputusan untuk melarang Jamaat-e-Islami merupakan taktik pemerintahan Hasina untuk mengalihkan perhatian dari situasi politik terkini menyusul kekerasan baru-baru ini. (AP)

Editor : Sabar Subekti