Banjir Jakarta di Mata Penguasa dan Pemimpin

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM-Ibu kota Jakarta dan wilayah sekitarnya pekan ini kembali dilanda banjir. Berbagai media menyebutkan sekitar 200 RW yang terendam hanya di Jakarta saja. Hingga Selasa (25/2) bencana ini terkait nasib sekitar 2.500 keluarga atau sekitar 10.000 jiwa, dan mereka harus mengungsi.

Banjir kali ini adalah yang kedua dan hanya dua bulan setelah banjir besar yang melanda ibu kota dan sekitarnya pada awal Januari lalu. Banjir ini terjadi akibat curah hujan yang tinggi dan terus-menerus dalam beberapa hari.

Sejak banjir awal tahun, media diramaikan oleh perdebatan tentang penyebab banjir, khususnya kesiapan pemerintah Jakarta menghadapi musim hujan dan cuaca yang sebenarnya sudah diprediksi. Namun tampaknya hal itu berhenti di tataran wacana, sehingga peringatan akan hujan yang terus terjadi pada pekan ini tidak diantisipasi dengan baik, dan banjir terjadi kembali dengan kerugian besar secara sosial dan ekonomi.

Banjir Komentar Sinis

Dua kali banjir di Jakarta dalam dua bulan ini, juga ditandai oleh banjir komentar di media massa dan media sosial, terutama ditujukan kepada Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, dan pejabat atau pegawai yang berkaitan di pemerintahan daerah.

Banyak komentar dan kritik yang menyalahkan Gubernur Jakarta, bahkan komentar itu banyak yang bernada sinis atau sarkasme. Sebagian dalam nada yang lucu, tetapi mengandung kepahitan yang getir. Bahkan editorial ini pun merasa risi untuk mengutipnya apa adanya.

Namun demikian, peristiwa bencana di ibu kota dua kali dalam dua bulan ini, harus dimaknai dengan mendalam terkait martabat bagi bangsa ini. Setidaknya yang pertama adalah bahwa berbagai masalah dalam pemerintahan dan masyarakat tidak akan selesai hanya dengan perdebatan. Pemerintah adalah pejabat dalam wilayah kekuasaan eksekutif, yang harus jago dalam melaksanakan kebijakan, bukan jago berdebat.

Warga Jakarta, terutama korban banjir, membutuhkan aksi nyata pemerintah sebagai solusi mengatasi masalah. Mereka sudah jenuh dengan wacana, apalagi Jakarta terus diributkan oleh perdebatan tentang masalah anggaran yang aneh, penebangan pohon di Taman Monas, termasuk rencana menyelenggarakan balapan mobil elektronik yang menelan banyak biaya, serta sejumlah keputusan Gubernur yang direspons sinis di publik.

Ketika masalah-masalah banjir belum menunjukkan tanda-tanda aksi untuk solusi secara memadai, bencana ini kembali terjadi, dan tampaknya masih didominasi pernyataan membela diri yang mengundang perdebatan, ketimbang aksi cepat untuk mengatasinya.

Ada kekhawatiran bahwa bencana kali ini, dengan kerugian secara sosial dan ekonomi yang juga besar, akan menguatkan tekad masyarakat melakukan gugatan kelas (Class action) terhadap Pemda.

Pemimpin atau Penguasa    

Berbagai komentar tentang masalah yang dihadapi Jakarta tampaknya muaranya kepada pemilihan Gubernur, di mana Anies Baswedan akhirnya terpilih, tetapi dengan buntut banyak masalah di belakangnya yang membenani kinerja pemerintahannya.

Masalah ini juga pantas menjadi refleksi mengenai cara-cara kita mempraktikkan proses politik dalam kehidupan bangsa ini, di tingkat daerah atau nasional. Persoalan yang mendasar dalam pemilihan gubernur yang lalu adalah soal memilih pemimpin atau memilih penguasa. Ini bukan masalah permainan kata dan bahasa, tetapi mengandung konsekuensi yang serius.

Ketika ambisinya memilih penguasa, pertimbangannya akan lebih emosional ketimbang rasional terutama tentang kinerja calon. Maka ada konsekuensi tidak mendapatkan kepala daerah penguasa yang kurang peduli dengan nasib rakyat dan tidak fokus bekerja untuk kepentingan rakyat. Mentalitas penguasa adalah menjadikan rakyat sebagai objek untuk kepentingan kekuasaannya. Birokrasi akan terpengaruh dan berubah menjadi bermental penguasa juga, bukan pelayan rakyat.

Sebaliknya ketika yang diinginkan adalah pemimpin, maka pemilihan dikendalikan oleh pertimbangan rasional, dan pemimpin akan peduli pada rakyat dan bekerja untuk rakyat, karena merasa wewenang yang dipegangnya adalah amanat rakyat.

Pemimpin akan melihat masalah banjir dengan cara yang berbeda dengan penguasa. Demikian juga ketika merespon komentar dari publik tentang hal ini. Jakarta, dengan segala masalahnya sekarang ini, dan mungkin akan terus ditambah masalah lain di masa depan, adalah tengah menanggung konsekuensi dari proses politik yang tidak sehat pada tahun 2017. Hal ini juga pantas menjadi catatan penting dalam mengelola proses politik mendatang, bukan hanya bagi Jakarta, tetapi bagi Indonesia.

Situasi dan pernyataan seperti ini bisa terasa sebagai pesimistis, jika tidak ada perubahan yang signifikan, tetapi bisa dimaknai sebaliknya bahwa ada kebutuhan besar dan mendesak untuk perubahan yang bertanggung jawab dalam pemerintahan di Jakarta. 

Editor : Sabar Subekti