Bank Dunia: Alokasi Subsidi BBM ke Sektor Kesehatan Mendesak

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan wakilnya, Jusuf Kalla harus benar-benar mengoptimalkan alokasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) bagi sektor kesehatan.

“Pembiayaan kesehatan penting untuk memperkuat pondasi negara dalam hal ini SDM, karena SDM itulah yang akan terus menggerakan roda ekonomi ke depan,” kata ekonom utama Bank Dunia untuk Indonesia, Ndiame Diop, saat memberi materi pada forum Indonesia Economic Quarterly atau Laporan Ekonomi Triwulan yang digelar oleh Bank Dunia untuk Indonesia, di Kawasan Niaga Terpadu Sudirman, Jakarta Selatan, Senin (8/12).

Ndiame memaparkan bahwa sektor kesehatan hanya salah satu dari tiga tantangan pemerintah Presiden Joko Widodo. “Saat ini seiring dengan terciptanya pelayanan kesehatan yang baik maka akan berpengaruh pada kekuatan SDM yang nantinya akan terus berperan menggerakan roda perekonomian negara.

Menurut Ndiame, tantangan baru lainnya pemerintah Indonesia adalah soal pendapatan negara, dan fasilitas pendukung bisnis. Pada poin ini pemerintah harus menggenjot pendapatan negara dengan memaksimalkan pendapatan pajak pada sektor kesehatan.

Menurut Bank Dunia pelayanan kesehatan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah Indonesia dalam wujud program perlindungan sosial. Apabila berhasil dalam perlindungan sosial dan kesehatan, baru pemerintah Indonesia dapat berbicara banyak tentang pengentasan kemiskinan.

"Tanpa dukungan tambahan tersebut untuk mengentaskan kemiskinan, tingkat kemiskinan Indonesia yang sekarang 11,3 persen akan tetap pada posisi sedikit di bawah 8 persen pada 2018," Ndiame melanjutkan.

Ia menjelaskan, pemerintahan RI baru sebaiknya memanfaatkan momentum yang tepat untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

"Indonesia memiliki kesempatan untuk mengejar ketertinggalan pendapat dari negara lain dengan adanya reformasi pemerintahan," kata Ndiame.

Dalam mendorong pendapatan pajak, ia melanjutkan, pemerintah harus mempersiapkan beberapa hal antara lain  memperluas basis penerimaan pajak, merasionalisasi jenis pajak, meningkatkan kepatuhan secara sukerala dan lain-lain.

Editor : Eben Ezer Siadari