Bank Dunia Apresiasi Perbaikan Kemudahan Berusaha di RI

WASHINGTON, SATUHARAPAN.COM - Director of Global Indicators Group Bank Dunia Augusto Lopez Claros mengapresiasi kunjungan pemerintah Indonesia oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani, hari Senin (23/5).

Dalam kunjungan tersebut turut mendampingi Hakim Agung MA Syamsul Ma’arif, Dirjen Administrasi Hukum Umum Freddy Harris, Kepala Bagian Pemantauan Perusahaan Jasa Keuangan, Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Departemen Pengawasan Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Eko Rizanoordibyo, Kepala Divisi Komersial PLN Benny Marbun, serta perwakilan KBRI Washington. 

Franky Sibarani menyampaikan bahwa Direktur Global Indikator Group-World Bank mengapresiasi upaya serius Pemerintah Indonesia memperbaiki kemudahan berusaha.

“Terutama yang disampaikan adalah bagi perusahaan domestik (domestic firm) khusus bagi usaha kecil dan menengah (UKMP. Terjadi diskusi yang cukup dalam terhadap reform deregulasi dan implementasi khususnya pada indikator getting electricity,” katanya dalam keterangan resmi kepada media, Selasa (24/5).

Menurut Franky, tim Doing Business World Bank menyampaikan perbaikan yang disampaikanakan di cross check dengan jawaban respondendan data implementasi yang dikumpulkan oleh tim Doing Business World Bank di Jakarta dan Surabaya.

“Kami sudah paparkan seluruh hasil deregulasi yang dilakukan khususnya terkait dengan 10 indikator utama,” jelasnya.

Kepala BKPM menjelaskan mengenai perkembangan pembangunan ekonomi dan infrastruktur sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru bagi Indonesia. Dia mengemukakan bahwa pemerintah telah mencanangkan pemerataan pembangunan keseluruh wilayah Indonesia dan merupakan program pembangunan infrastruktur terbesar dalam sejarah negara ini.

Dalam kesempatan itu Franky juga menjelaskan bahwa pemerintah telah menargetkan pembangunan pembangkit listrik baru sebesar 35 GW, 24 pelabuhan laut baru, 15 pelabuhan udara baru, 2.024 mil rel kereta api baru, 621 mil jalan tol baru, system irigasi untuk 1 juta hektar lahan pertanian baru, 49 waduk untuk mengaliri lahan pertanian baru tersebut dan pengoperasian tol laut dalam rangka menghubungkan pelabuhan-pelabuhan utama di Indonesia dengan pelabuhan-pelabuhan utama di seluruh dunia.

“Keseluruhan proyek infrasruktur tersebut ditargetkan harus rampung dalam tahun 2019,” katanya.

Selanjutnya, Kepala BKPM juga menyampaikan pelayanan terpadu satu pintu di seluruh lapis kewenangan yaitu PTSP Pusat di BKPM dengan Layanan Investasi Investasi Tiga Jam, PTSP Provinsi dan PTSP Kabupaten/Kota yang pada umumnya sudah terbentuk bagi penyederhanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan baik prosedur, waktu penyelesaian dan penghapusan/penurunan biaya perizinan yang lebih transparan dan memberikan kepastian.

Untuk kemudahan berusaha Kepala BKPM menyampaikan detail perbaikan deregulasi, dan implementasi 43 Peraturan untuk 10 indikator kemudahan berusaha yaitu Starting a Business, Registering Property, Dealing With Construction Permit,  Getting Electricity, Paying Taxes, Getting Credit, Trading Across Border, Protecting Minority Investor, Enforcing Contract dan Resolving Insolvency sesuai lokus survey di DKI Jakarta dan Surabaya.  

Sementara Hakim Agung MA Syamsul Ma’arif menegaskan reformasi tata peradilan di Indonesia menjadi lebih sederhana, transparan, efisien dan berkeadilan terutama bagi proses penegakan kontrak dalam Peradilan Sederhana (Small Claim Court) serta perkara kepailitan.

Freddy Haris, Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham menjelaskan perbaikan dalam memulai usaha dalam rangka pembentukan badan hukum PT dengan meniadakan persyaratan modal minimal bagi UMKM, perluasan akses fidusia online dan batasan fee  bagi curator berdasarkan nilai hutang atau jam kerja penyelesaian aset.

Sedangkan Kepala Divisi Komersial PT PLN Benny Marbun menjelaskan perbaikan ketersediaan listrik dan proses penyambungan listrik menjadi hanya 22 hari dari proses sebelumnya 80 hari menjadi 22 hari dengan 3 prosedur serta penurunan biaya sambungan listrik 20 persen. 

Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan perbaikan indikator Getting Credit dengan implementasi dua biro kredit swasta dan Protecting Minority Investor yang memberikan perbaikan indeks transparansi, tanggung jawab direksi serta hak memesan efek bagi investor minoritas.

Kepala BKPM dan delegasi juga mengadakan pertemuan dengan diaspora Indonesia yang bekerja di World Bank untuk lebih memberikan kontribusi bagi pembangunan Indonesia melalui network yang mereka miliki dan juga dapat mengawal perbaikan hasil survey Doing Business Indonesia 2017. 

Kunjungan ke kantor Bank Dunia, merupakan upaya pemerintah untuk memperbaiki peringkat kemudahan berusaha Indonesia. Sejak tahun 2012, peringkat EODB Indonesia terus membaik. Tahun ini, Indonesia berada di posisi 109, namun masih jauh dari target yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo untuk tahun 2017 yakni peringkat 40. 

Editor : Eben E. Siadari