Bank Dunia Puji Renovasi Vietnam Entaskan Kemiskinan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM  - Bank Dunia, memuji program renovasi ekonomi Vietnam yang meningkatkan produktivitas petani, sehingga bisa mengentaskan kemiskinan di negara yang berada di kawasan Asia Tenggara tersebut.

"Di Vietnam, renovasi ekonomi Doi Moi pada akhir 1980-an telah, meningkatkan produktivitas petani," kata Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (1/7).

Menurut Jim Yong Kim, renovasi di Vietnam tersebut juga telah menjadikan negara tersebut  menjadi eksportir utama sejumlah komoditas seperti beras, kopi, dan teh selama tiga dekade berikutnya.

Selain itu, kata dia, reformasi pertanahan juga membuat hak-hak petani meningkat dalam mengelola lahan mereka, dan diimbangi dengan hubungan yang lebih baik dengan akses pasar.

Hal tersebut dinilai juga meningkatkan pendapatan petani, serta mengurangi tingkat kerentanan dari masyarakat petani di negara tersebut.

"Setelah proses yang panjang, Vietnam masuk ke Organisasi perdagangan dunia (WTO) pada awal 2007, meningkatkan akses produsen pangan ke pasar global," katanya.

Presiden Bank Dunia mengingatkan, dampaknya juga menakjubkan karena sejak awal 1990-an, Vietnam telah memotong tingkat kemiskinan ekstremnya dari 60 persen menjadi kurang dari tiga persen saat ini.

Ia berpendapat, pencapaian itu juga dapat tercipta, karena kombinasi pengurangan hambatan perdagangan dan reformasi ekonomi domestik guna mempromosikan pembangunan sektor swasta.

Di Indonesia, pemerintah meyakini tingkat kemiskinan dapat ditekan ke 9,0 persen dari total jumlah masyarakat Indonesia pada 2016, dengan beberapa upaya di antaranya dorongan desentralisasi fiskal dan optimalisasi sektor-sektor yang mendorong ekonomi inklusif.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Achir Chaniago pada rapat dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Senin (22/6), mengaku optimistis tingkat kemiskinan akan berada di rentang 9,0-10 persen pada 2016.

Target penurunan angka kemiskinan itu dipertahankan, meskipun pagu indikatif untuk asumsi pertumbuhan ekonomi 2016 dikoreksi menjadi 5,5--6 persen, dari 5,8-6,2 persen.

Untuk mencapai target itu, kata dia, pemerintah akan konsisten menerapkan program-program sesuai paradigma pertumbuhan ekonomi berkualitas.

Misalnya, pemerintah akan memperbesar porsi belanja untuk dana transfer daerah dan dana desa dibanding belanja Kementerian/Lembaga pada 2016. Pada 2015, dana transfer daerah dan dana desa dialokasikan dalam APBNP 2015 sekitar Rp 660 triliun. (Ant)

Editor : Eben Ezer Siadari