Bank Pembangunan Islam Tawari Indonesia Pinjaman Rp 66,5 Triliun

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Indonesia masih akan mendiskusikan tawaran Bank Pembangunan Islam (Islamic Development Bank, IDB) untuk mengucurkan pinjaman kepada pemerintah RI sebesar US$ 5 miliar atau Rp 66,5 triliun selama lima tahun ke depan.

Direktur Pendanaan Multilateral Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Dewo Broto Joko, mengatakan pemerintah masih akan melakukan pembicaraan  lanjutan dengan IDB untuk menentukan berapa pinjaman yang akan diambil.

"Proyek ini juga akan disesuaikan dengan proyek-proyek dalam `Blue Book` (Daftar Pinjaman Luar Negeri dan Hibah) yang akan keluar," kata dia, di Gedung Bappenas, Jakarta, hari ini (26/6).

Country Director Program Departement IDB kantor pusat  Jeddah, Mohammad Jamal Alsaati, di Jakarta hari ini (26/6) mengatakan tawaran pinjaman itu akan mendukung sektor-sektor pembangunan Indonesia secara menyeluruh, terutama peningkatan penetrasi ekonomi syariah dan pembangunan infrastruktur.

"Penawaran indikatif ini tidak hanya untuk pemerintah, tapi untuk proyek swasta dan Badan Usaha Milik Negara," ujar dia dalam konferensi pers di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Kerja sama Indonesia dengan IDB berada dalam kerangka Kemitraan Strategis Negara Anggota (MCPS) yang terlah berjalan untuk kedua kali. Kemitraan Strategis pertama berlangsung pada 2011--2014 dengan tawaran pinjaman IDB sebesar 2,5 miliar dolar AS, dan yang terserap 1,9 miliar dolar AS.

Alsaati mengatakan kemitraan dengan Indonesia telah terjalin semakin erat. Dia mengatakan, alokasi pinjaman itu akan dicairkan untuk program-program yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

Secara lengkap ima sektor yang menjadi alokasi pinjaman IDB adalah, pertama pengembangan keuangan syariah secara menyeluruh dari sisi modal, regulasi, maupun keterlibatan sektor swasta.

Pengembangan ekonomi syariah ini juga akan melibatkan pembentukkan bank investasi infrastruktur syariah yang sedang dalam proses negoisasi.

Kedua adalah peningkatan mobilisasi dan penggunaan penyaluran zakat dan wakaf.

"IDB akan memberikan dukungan peningkatan sistem pengelolaan dan pengumpulan zakat dan wakaf untuk pengentasan kemiskinan," kata dia.

Sektor ketiga adalah kerja sama dalam kerangka Selatan-Selatan dan Kerja Sama Triangular untuk membantu negara-negara anggota IDB lainnya. Pengembangan kerja sama ini dengan peningkatan status Indonesia sebagai "Middle Income Country".

Sektor keempat adalah sektor swasta dan Kerja Sama Pemerintah Swasta, yang difokuskan untuk mengembangkan ekspor dan investasi asing langsung ke negara-negara anggota IDB.

"Serta membantu negara anggota IDB agar meningkatkan investasi," kata dia.

Sedangkan sektor kelima adalah untuk pembangunan infrastruktur dan sarana dan prasarana pendidikan tinggi.

Sektor infrastruktur yang dibidik adalah energi, jalan, pelabuhan dan perumahan rakyat. Sedangkan untuk sarana dan prasarana pendidikan, IDB akan membantu pengembangan Science Techno Park.(Ant)

Editor : Eben Ezer Siadari