Bantu Sahkan APBN-P, Kini KMP Merasa Disakiti

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Koalisi Merah Putih (KMP) menyayangkan sikap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly yang tidak adil dalam menengahi kisruh di internal PPP dan Partai Golkar. Padahal, menurut Ketua Fraksi Golkar di DPR Ade Komaruddin, fraksi-fraksi dalam KMP di DPR senantiasa mendukung berbagai kebijakan pemerintah, salah satunya dalam pengesahan Anggaran Pendapat dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 kemarin.

“Dalam dinamika praktek politik yang berjalan sampai saat ini di DPR, KMP sebagai penyeimbang pemerintah kenyataannya justru banyak memberi dukungan politik penuh pada setiap kebijakan pemerintah, salah satunya soal APBN-P 2015,” kata Ade Komaruddin di ruang wartawan DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/3).

Selain itu, dia melanjutkan, dalam persetujuan calon Kapolri Komjen Polisi Budi Gunawan, rekonsiliasi KMP dan Koalisi Indonesia Hebat di DPR lewat revisi UU No 42/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), serta UU No 1/2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

“Jadi, apa yang dilakukan Menkumham ini jelas telah mengancam tatanan demokrasi baik yang telah dibangun selama ini. Tindakan begal politik Yasonna terhadap Partai Golkar dan PPP pun akan mengancam kepentingan nasional,” ujar Ade.

Oleh karena itu, menurut Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR itu, dalam keadaan terpaksa KMP mempertimbangkan untuk menggunakan hak konstitusi yang diberikan UUD 1945, yakni Hak Angket, untuk mengatasi masalah PPP dan Partai Golkar.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja