KMP Melawan "Begal Demokrasi" Menkumham

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR menyatakan melawan "begal demokrasi" yang dilakukan Menteri Hukum dan dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly. Menurut mereka, apa yang dilakukan menkumham terhadap Partai Golkar dan PPP adalah tindakan melawan hukum dan sarat kepentingan politik.

"Kami (KMP, Red) melawan kesewenang-wenangan Menkumham terhadap Partai Golkar dan PPP, kami menyatakan melawan begal demokrasi yang dilakukan Yasonna," ucap Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo di ruang wartawan DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/3).

Dia juga meyakini tindakan kesewenang-wenagan Menkumham tidak melalui persetujuan Joko Widodo. Bahkan menurut informasi yang diterima KMP, Bambang melanjutkan, Presiden Jokowi tidak tahu Menkumham Yasonna berpihak pada salah satu kubu dalam menyikapi konflik internal Partai Golkar dan PPP.

Dia menilai, Menkumham Yasonna telah mengeluarkan surat keputusan mengesahkan Muktamar VIII PPP Surabaya yang melanggar AD/ART PPP, Keputusan Mahkamah PPP, Keputusan Majelis Syariah, dan UU 2/2008 tentang Partai Politik di mana pada pasal 32 dinyatakan keputusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat.

Hebatnya, kata Bambang, Menkumham Yasonna justru mengajukan banding setelah PTUN Jakarta memutuskan membatalkan SK Menkumham terhadap PPP pimpinan Romahurmuziy. Menurut, politisi Partai Golkar itu, kepetusan tersebut merupakan tindakan tercela dan berlawanan dengan hukum.

"Begitu juga dengan Partai Golkar, Menkumham telah memanipulasi hasil putusan Mahkamah Partai Golkar yang tidak memenangkan salah satu pihak," ujar dia.

"Muladi selaku Ketua Mahkamah Partai Golkar bahkan sudah menyatakan keheranannya, karena isi keputusan yang dikutip Menkumham salah besar," Bambang menambahkan.

Bambang menduga ada pihak yang coba mengambil keuntungan politik dan mengail di air keruh, jika Partai Golkar dan PPP terus berkonflik.

Kelompok ini, dia menambahkan, sekaligus ingin menjauhkan Partai Golkar dari kepemimpinan Aburizal Bakrie dan PPP dari kepemimpinan Djan Faridz bersama KMP yang secara politik mendukung sejumlah kebijakan Presiden Jokowi.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja