Bappenas: Kota Cerdas Harus Miliki Sistem Transportasi Memadai

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Kota Cerdas dapat  terwujud di seluruh daerah  di Indonesia dengan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, karena koordinasi ini akan menunjang pencapaian indeks kota cerdas.

“Semoga forum ini (Indeks Kota Cerdas Indonesia 2015) dapat jadi langkah awal menciptakan kota yang sehat, bebas macet dan berdaya saing tinggi," kata  Menteri Pembangunan dan Perencanaan Nasional (PPN) dan Kepala Bappenas Andrinof Chaniago pada saat menjadi pemateri di Peluncuran Indeks Kota Cerdas Indonesia 2015, di Jakarta Convention Center, Jakarta, Selasa (24/3).

Andrinof mendefinisikan Kota Cerdas sebagai kota yang tata kelolanya terus-menerus meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat yang menetap di kota tersebut. Untuk keseimbangan antara peningkatan kualitas hidup manusia dan masyarakat, Andrinof memberi indikator tentang kota cerdas di Indonesia yakni harus ada sistem transportasi memadai, tata kelola pemerintahan baik, pengelolaan lingkungan seimbang, sehingga dapat mencapai pertumbuhan kualitas manusia dan masyarakat.

"Manusianya cerdas tapi tidak bermasyarakat, bermasyarakatnya tidak enak. Suasana ruang publiknya tidak enak. Gap sosialnya tinggi, kepatuhan terhadap aturan tata kotanya rendah. Maka jadi lah kota yang semrawut," kata Andrinof.

 Andrinof menyorot bahwa tata kelola beberapa kota besar di Indonesia tidak memenuhi standar kelayakan hidup masyarakat. Warisan sistem yang ketinggalan zaman tersebut berdampak terhadap menurunnya kualitas hidup masyarakatnya. "Kota yang Indonesia warisi adalah kota kolonial. Kota tersebut seperti Jakarta, Bandung, Surabaya dan Medan," kata Andrinof

Andrinof menambahkan bahwa Presiden Joko Widodo saat ini merencanakan untuk memulai pembangunan sepuluh kota baru, dan sudah ada dana untuk penganggaran kota baru tersebut dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP).  

"10 kota, kami akan memulainya di pemerintahan ini," kata Andrinof.

Menurut Andrinof, pemerintah telah menuntaskan kajian untuk perubahan Tanjung Selor, yang sebelumnya berstatus kecamatan untuk menjadi Ibu Kota provinsi Kalimantan Utara, provinsi termuda yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

Disinggung lebih lanjut, Andrinof masih enggan mengungkapkan lokasi sembilan kota baru lainnya dan juga jumlah anggaran yang disiapkan. 

Editor : Eben Ezer Siadari