Bappenas Rela Berkorban APBN-P Demi Infrastruktur

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional  rela tidak meminta tambahan anggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 demi kelancaran pembangunan infrastruktur di Indonesia.

“Bappenas sengaja tidak meminta tambahan anggaran 2015, ke APBN-P 2015 tetapi kita akan mengoptimalkan anggaran yang ada dan apa yang perlu kita hemat, karena itu bagian dari dukungan kita untuk menjalankan pembangunan lima tahun ke depan, salah satunya infrastruktur,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Drs. Andrinof Achir Chaniago, M.Si. dalam kata sambutan pada  Forum Komunikasi Publik guna penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 2016, Dimensi Pembangunan dalam RKP 2016 dan Prioritasnya, di Ruang Serbaguna Kementerian PPN, Jalan Taman Suropati, Jakarta, Kamis (9/4).

“Kita memang harus menggandakan infrastruktur, dan kita butuh jalan raya yang optimal, agar ada akses pendidikan yang baik,” Andrinof menambahkan.  

Andrinof mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur sebagai kebutuhan  tidak hanya ditangani Bappenas dan kementerian  akan tetapi mengajak Organisasi Masyarakat Sipil untuk lebih bekerja dalam pembangunan nasional.

“Pembangunan dilakukan secara keseluruhan dan konkrit, tidak hanya oleh pemerintah atau sawasta, konsep pembangunan yang inklusif harus terus dikembangkan dan dilanjutkan apa yang dapat dikerjakan masyarakat,” Andrinof menjelaskan.

Menteri PPN menjelaskan forum komunikasi publik tidak hanya menjelaskan tentang infrastruktur tetapi seluruh bagian dari pembangunan yang ada di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

“Kita tidak akan membiarkan pembangunan ada di bawah kendali salah satu pihak, nanti kalau satu pihak, misalnya, pengusaha, dan yang lain jadi subordinat, nanti malah ke arah yang tidak kita harapkan. Bagi kami yang penting adanya hubungan kesetaraan dan kita teruskan, tidak ada hirarki yang ketat, bahwa ada mandat politik ini adalah sistem mengelola urusan publik. Tetapi itu tidak boleh menghilangkan peran stakeholder yang lain,” Andrinof menjelaskan. 

Editor : Eben Ezer Siadari