Komisi XI Harap Ada Draft Arsitektur Perbankan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM –  Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) berharap akan terwujudnya sebuah arsitektur perbankan Indonesia di masa mendatang, karena akan lebih memudahkan mengatur industri perbankan sebagai salah satu penggerak perekonomian sebuah negara.

“Kalau bisa kita harus buat arsitektur perbankan versi Komisi XI dulu, dan kita ajak diskusi juga dengan petingginya, ada Menteri Keuangan, OJK (Otoritas Jasa Keuangan), dan BI (Bank Indonesia),” kata Maruarar Sirait anggota Komisi XI DPR RI, dalam rapat kerja dengan jajaran direksi PT. Bank Mandiri, Tbk yang berlangsung Rabu (8/4) di Ruang Komisi XI DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. 

“Tetapi sebelum berbicara arsitektur perbankan Indonesia, saat ini kita berbicara astiktetur keuangan dulu yang diperkuat,” anggota fraksi PDI-Perjuangan ini menambahkan.

Maruarar menjelaskan arsitektur keuangan sebagai landasan teknis sangat penting karena saat ini kondisi perbankan Indonesia tidak dibarengi target, visi, dan misi yang seragam.

“Jangan tumpang tindih kepentingan, karena selama ini yang saya lihat itu OJK dan BI ada rebutan kepentingan di (kebijakan) mikroprudensial. Kelihatannya saja di depan kita Agus Marto (Bank Indonesia) sama Muliaman (OJK) itu rukun, tetapi di luar mereka ‘main’ terus,” kata Maruarar disambut gelak tawa anggota DPR yang memenuhi ruangan Komisi XI.   

Pada kesempatan yang sama, Airlangga Hartarto, salah satu anggota Komisi XI dari Fraksi Golkar mewanti-wanti perbankan Indonesia tetap harus memperkokoh CSR (Corporate Social Responsibility) dan UKM (Usaha Kecil dan Menengah).

“Kalau  kita hanya memacu persaingan di MEA, maka  kita harus lihat portofolio perbankan itu harus seimbang,” Airlangga menambahkan.

Arsitektur Perbankan Indonesia (API) merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk,  dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan.   Arah kebijakan pengembangan industri perbankan di masa datang yang dirumuskan dalam API dilandasi oleh visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Arsitektur perbankan Indonesia saat iini harus melihat sektor-sektor perbankan mana saja yang perlu dibiayai lebih banyak, karena kalau kita lihat sektor tekstil dan industri ini tidak ada lagi yang membiayai,” Airlangga mengakhiri penjelasannya.   

Dalam rapat kerja dengan Komisi XI, tamu yang diundang yakni Direktur Utama PT Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin, Ogi Prasetyono Operational Technology Bank Mandiri,  Heri Gunardi Head Deputy Consumer Banking Bank Mandiri, Kartini Selly Direktorat Commercial Banking Bank Mandiri, dan Kartiko Wirjoatmojo Kepala Divisi Strategy And Performance Bank Mandiri. 

Dalam rapat dengan segenap jajaran salah satu bank pemerintah tersebut, Komisi XI memberi rekomendasi antara lain.

"Pertama, Komisi XI DPR RI meminta agar Bank Mandiri lebih meningkatkan kinerjanya supaya menjadi menjadi terbesar dan juga menjadi pemain utama di ASEAN," kata Ketua Komisi XI DPR RI, Fadel Muhammad.  

Fadel menambahkan pihaknya  meminta untuk adanya asas resiprokal dalam pembukaan perwakilan bank asing dan operasionalnya di Indonesia. Nantinya, hal ini akan diatur oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui undang-undang (UU) perbankan yang baru.

" (Komisi XI DPR RI) meminta kepada Bank Mandiri untuk terus melakukan inovasi usaha agar bisa membantu pemerintah mencapai target pertumbukan ekonomi Indonesia di 2015, yakni tingkat pengangguran sebesar 5,6 persen, tingkat kemisikinan 10,3 persen, gini ratio 0,4 persen, serta indeks pembangunan manusia sebesar 69,40,” kata mantan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut.

Rekomendasi lainnya, kata Fadel yakni Komisi XI DPR RI meminta kepada Bank Mandiri untuk terus mendukung berbagai program nasional yang diusung oleh pemerintah.  

Editor : Eben Ezer Siadari