Bappenas Undang Ormas Beri Masukan dan Kritik

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Dida Heryadi Satya, Staf Ahli Hubungan Kelembagaan Kementerian Bappenas mengatakan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dapat berkontribusi bahkan memberi kritik terhadap pemerintah melalui Bappenas.

“Kami harapkan para OMS mengadakan pertemuan,” kata Dida saat memberi materi di Forum Komunikasi Publik guna penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 2016, Dimensi Pembangunan dalam RKP 2016 dan Prioritasnya, di Ruang Serbaguna Kementerian PPN, Jalan Taman Suropati, Jakarta, Kamis (9/4).

Dida mempersilakan para peserta OMS mengakses situs kementerian agar dapat banyak berkonsultasi secara langsung.

“Kami tidak akan berkembang  tanpa adanya respons dari OMS,” kata Dida.

“Kami berharap dengan berjalannya media OMS dan Bappenas akan meningkatkan forum konsultasi publik di masa mendatang,” kata Dida.

Pada kesempatan yang sama,Wismono Adi Suryabrata, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Pelaksanaan menyatakan perkembangan infrastruktur Indonesia terkadang terkendala tumpang tindih kewenangan.

“Banyak kewenangan yang tumpang tindih, ada yang perintahnya A dari Pusat, dalam kewenangan di daerah menjadi berbeda,” kata dia. 

 Wismono menjelaskan bahwa saat perencanaan infrasturktur yang hanya bagian kecil dari Nawa Cita sering kali tidak didukung oleh koordinasi yang baik.

“Saya memberi contoh waktu itu kalau saya lihat orang berbondong-bondong mudik, itu kan pasti ada perbaikan jalan, ini yang selalu kita lihat pasti ada yang menyalahkan pusat, ada yang menyalahkan pemerintah daerah, dan ada yang menyalahkan BUMN (Badan Usaha Milik Negara),” Wismono menambahkan.

Wismono mengemukakan contoh lain apabila penguatan kedaulatan pangan dari pemerintah pusat yang dikoordinasi dengan beberapa kementerian terkait. Sementara di daerah terkadang dijelaskan pula adanya target pencapaian peningkatan produksi beras, jagung, kedelai, garam, umbi-umbian dan optimasi lahan, peningkatan produksi ternak. Dan saat ke pemerintah daerah dibutuhkan lagi Dana Alokasi Khusus yang tidak terkoordinasi dengan baik.

Editor : Eben Ezer Siadari