Basuki Ambil Langkah Hukum, Bila Demonstran Tonjolkan SARA
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengemukakan segera menempuh jalur hukum apabila para demonstran bersikap rasis.
Ia bersama Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta saat ini akan menyiapkan banyak tim hukum apabila banyak organisasi kemasyarakatan yang melakukan unjuk rasa dengan mengikutsertakan sentimen agama dan kesukuan.
Basuki mengatakan hal ini di hadapan para pewarta yang memadati Balai Agung, Kantor Gubernur DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (1/10) seusai penandatanganan kerja sama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, dan PT Kereta Api Indonesia (KAI).
Basuki akan menjadi pemimpin ibu kota dan mengisi tampuk pimpinan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo yang juga naik ‘pangkat’ sebagai presiden Indonesia ketujuh.
"Kamu mau demo boleh, saya enggak menggugat Anda demo, tapi kalau Anda menggunakan kata-kata rasis segala macam, itu ada Undang-undang anti diskriminasi, Anda kena. Jadi bukan demonya. Demo mah aku kasih terus," kata Basuki.
Basuki mengaku dia tidak akan main-main apabila para demonstran yang menolak keberadaannya dengan alasan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).
Para pewarta menanyakan hal ini kepada Basuki karena di luar gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta di saat bersamaan dengan penandatanganan tersebut, tengah berlangsung unjuk rasa yang dilakukan sebuah organisasi kemasyarakatan (ormas) Betawi bernama Forum Betawi Rempug (FBR)
Para pendukung FBR yang kira-kira berjumlah 260 orang memadati separuh jalan Kebon Sirih, terutama bagian depan gedung DPRD, akibatnya Jalan Kebon Sirih mengalami kemacetan parah.
“Kita nggak setuju Ahok (panggilan Basuki) jadi gubernur. Bapak-bapak DPRD yang dipilih masyarakat dengarkan aspirasi kami tidak setuju," salah satu orator dari FBR di depan DPRD demikian.
Mereka mengenakan pakaian hitam yang bertuliskan FBR dari berbagai wilayah. Sebuah mobil orasi warna putih pun ikut mendukung aksi itu. Para demonstran dari FBR menyerukan mereka tidak akan berhenti melakukan unjuk rasa sampai tuntutan mereka dipenuhi DPRD yakni tidak mengesahkan Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI.
Sementara itu, untuk mengamankan aksi ini, dilakukan tiga aparat gabungan dari Polsek Gambir, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polda Metro Jaya.
Mantan Bupati Belitung Timur itu mengatakan, demonstrasi juga sebaiknya tidak dibarengi dengan aksi kekerasan. Sebab, jika muncul tindakan anarki pada saat demonstrasi berlangsung akan ada tindakan tegas dari kepolisian.
“Dari pihak Polda Metro Jaya sudah pernah bilang kan, kalau anda demo, kita persuasif, anda sedikit anarkistis pakai senjata,” Basuki mengakhiri pembicaraan dengan para pewarta.
Editor : Bayu Probo
Albania akan Blokir TikTok Setahun
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Pemerintah Albania menyatakan akan memblokir media sosial TikTok selama s...