Basuki Benarkan Kampanye Jokowi di Monas Tidak Berizin

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan kampanye yang dilakukan oleh relawan pendukung calon presiden (capres) Joko Widodo (Jokowi) di Monumen Nasional (Monas) tidak memiliki izin dari Pemprov DKI Jakarta selaku pihak penanggung jawab.

“Mereka memang tidak mengajukan izin kampanye, cuma mengajukan izin untuk jalan-jalan pagi,” jelas Basuki kepada wartawan di Balai Kota, Kamis (26/6).

Pasalnya, Monas merupakan areal putih (white area) yang berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 1389/07/17 tanggal 18 Juli 2008 tentang Lokasi-lokasi Larangan Pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan juga berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Nomor 39 Tahun 2013 tentang Ketentuan Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye di DKI Jakarta pada Pemilu 2014.

Akan tetapi kalau ternyata itu dijadikan ajang kampanye, menurut Basuki sudah merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Saya kira itu sudah urusan Bawaslu, bukan Pemprov DKI. Monas itu area putih, tidak boleh dipakai untuk kampanye partai politik manapun. Masalahnya, izinnya mereka (relawan Jokowi, Red) hanya jalan-jalan pagi, ungkap Basuki.

Lagipula, dia menambahkan, kalau ada yang tidak senang dengan kegiatan tersebut pasti itu sudah dilaporkan ke Bawaslu. Namun nyatanya, Bawaslu juga tidak mendapat laporan apa-apa sampai hari ini.

Sebelumnya, massa pendukung capres Jokowi yang tergabung dalam relawan merah putih mengadakan acara dengan tema “Gerak Jalan Revolusi Mental Bersama Joko Widodo” di Monas pada Minggu (22/6). Usai kegiatan yang ternyata disisipkan agenda kampanye tersebut, mencuautlah berita di berbagai media massa bahwa Jokowi melanggar aturan kampanye. Terlebih, Gubernur DKI nonaktif itu sempat memberikan pernyataan tidak tahu bahwa Monas tidak boleh digunakan sebagai lokasi kampanye.

Editor : Bayu Probo