Basuki: Bu Mega Serahkan Cawagub kepada Saya

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengatakan setelah pertemuannya dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, ia menegaskan nama calon wakil gubernur (cawagub) yang diberitakan dari kader PDIP maupun Gerindra – dua partai pengusungnya saat pilkada 2012 lalu – tidak benar.

“Justru dapat berita simpang siur  dari berita kalian (wartawan, Red), bilang PDIP mengusulkan satu nama, Boy Sadikin, saya juga kaget, yang usulkan wagub kan bukan partai, tapi saya, enggak ada hubungan dengan partai. Jadi saya minta waktu sama Bu Mega, saya perlu tanya kepada beliau, kan saya dekat secara pribadi dengan beliau,” kata Basuki di Balai Kota, Kamis (27/11), usai pertemuannya dengan Megawati di kediaman Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat.

Basuki menegaskan kembali bahwa semua nama yang diberitakan dari kalangan partai tidak benar, seperti Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP DKI Jakarta, Boy Sadikin, mantan Wali Kota Blitar, Djarot Saiful Hidayat, dan mantan Wali Kota Surabaya, Bambang DH.

“Beliau bilang enggak benar itu, beliau serahkan kepada saya, kan beliau juga negarawan. Jadi DPD PDI-P DKI mungkin hanya usul, tapi Bu Mega juga tidak ingin saya kerja setengah mati seperti ‘dikawin paksa’, kalian juga tidak mau kan punya suami atau istri yang tidak cocok,” ujar dia mengumpamakan.

Basuki menegaskan bahwa nama cawagub pilihannya masih sama seperti yang sering ia sebutkan, yaitu mantan Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Sarwo Handayani atau disapa Yani yang kini berada dalam Tim Gubernur untuk Percepatan pembangunan (TGUPP).

“Kalian juga sudah tahu saya mau siapa, dari dulu sudah disebutkan, cuma bukan artis ya, pokoknya saya sudah sebutkan beberapa nama calon yang saya mau jadi wakil saya, nah kan berarti bukan cuma Bu Yani, ada beberapa nama,” tegasnya tanpa memerinci.

Menurut Basuki, Megawati merespon hal ini dengan penuh pengertian.

“Pilihannya saya yang putuskan, saya yang bikin surat, tidak perlu pakai izin, itu kan hak saya untuk menentukan calon wagub. Wakil yang sekarang beda, tidak seperti saya yang dilantik oleh presiden, saya yang akan melantik. Jadi nanti kita akan melantik wagub, lalu kemungkinan ada wali kota sampai ke Eselon IV seperti lurah, kita mau lantik sekaligus pada Desember 2014 ini,” urainya.

Oleh sebab itu, berdasarkan Perppu No.1 Tahun 2014, pemilihan wakil kepala daerah sudah tidak pakai ‘jatah-jatahan’ partai politik lagi.

“Kita tidak lagi bicara jatah partai, kita bicara bisa kerja atau tidak, bisa dampingi saya atau tidak. DKI butuh orang yang betul-betul punya pengalaman, bisa kerja, jelas teruji, mesti seperti itu. Ini Jakarta lho, mana bisa main-main, yang penting bagi saya itu bagaimana tuntaskan kerjaan di Jakarta,” tandasnya.

Editor : Eben Ezer Siadari