Basuki Gubernur, DPRD Tolak Tuntutan FPI

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta tidak dapat memenuhi tuntutan para demonstran di luar gedung DPRD tentang pembatalan pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama sebagai gubernur DKI Jakarta.

Hal ini dikemukakan Ketua DPRD DKI yang baru, Prasetyo Edy Marsudi kepada sejumlah pewarta pada Rabu (24/9) beberapa saat sebelum dia masuk ke Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

“Saya nggak terlalu yakin bisa melegalkan aspirasi mereka, karena kalau mereka (FPI, Front Pembela Islam) menuntut DPRD tidak melantik Basuki, ya jelas nggak bisa, kita harus paham peraturan juga,” kata Prasetyo  

“Kita kan menjalankan konstitusi,” lanjut Prasetyo.

Kelompok Front Pembela Islam (FPI), berkolaborasi dengan Forum Betawi Bersatu (FBB), dan Laskar Pembela Islam (LPI) menggelar aksi menolak Wakil Gubernur DKI Jakarta saat ini Basuki Tjahaja Purnama menjadi Gubernur DKI Jakarta pada Rabu (24/9) siang di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

FPI yang seluruh anggotanya kompak mengenakan kemeja berwarna putih meneriakkan yel-yel nama Tuhan sembari mengancam Basuki Tjahaja Purnama agar keluar dari kantornya.

Prasetyo Edy Marsudi menambahkan untuk surat pengunduran diri Joko Widodo memang masih diproses akan tetapi saat ini untuk kepastiannya, dia meminta semua pihak bersabar karena pengesahan mundurnya Joko Widodo sebagai gubernur akan dikemukakan saat rapat paripurna berikutnya, sebelumnya rapat paripurna DPRD sempat tertunda pada Senin (22/9) dengan agenda pelantikan Prasetyo Edy Marsudi dan beberapa anggota DPRD periode baru lainnya sebagai pimpinan yang baru periode 2014-2019.  

“Basuki naik jadi Gubernur memang karena konsekuensi undang-undang. Kita nggak bisa ujug-ujug merubah undang-undang tersebut,” politisi PDI-P ini mengakhiri pembicaraan dengan para pewarta.

Editor : Bayu Probo