Basuki Ingin Kepala Daerah DKI Dipilih Presiden

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan ingin di setiap gubernur atau kepala daerah dipilih langsung oleh presiden, seperti di negara bagian Amerika Serikat, Washington DC.

“Ibu kota harusnya dibuat khusus, gubernurnya dipilih langsung oleh presiden. Kalau perlu ada menteri khusus ibu kota. Di Washington juga tidak memilih gubernur, walaupun warganya juga banyak yang protes, tapi adem-adem saja mereka, di DKI juga harusnya seperti itu,” kata Basuki di Balai Kota, Selasa (22/7).

Basuki ingin penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di DKI cepet semua, sebagaimana perusahaan swasta di mana penerimaan Sumber Daya Manusia (SDM) boleh secara langsung. Oleh sebab itu, ia ingin rencana revisi Undang-Undang No. 29 tahun 2007 tentang Kementerian Dalam Negeri segera diwujudkan.

Revisi tersebut diakui Basuki sudah ada undang-undangnya, yang diharapkan pada pemerintahanyang akan datang ada yang inisiatif memasukan revisi tersebut ke prolegnas (program legislasi nasional) dari anggota DPR RI yang baru.

“Mudah-mudahan mereka bisa bantu. Nanti di 2015, 2016, atau siapa tahu 2017 sudah tidak ada pilkada (pemilihan kepala daerah, Red) di DKI. Saya ingin Eselon II bisa dari swasta, dikontrak sekian tahun, dari situ bisa dapat yang terbaik buat ibu kota, birokrat bisa diganti dari luar kalau yang sudah terpilih tidak bagus,” tutur Basuki

Ia juga ingin agar segala kewenangan terhadap aset milik pusat diserahkan saja kepada pemerintah daerah, misalnya jalan di Daan Mogot, Jakarta Barat yang tempo hari saat musim hujan selalu kebanjiran, jalanan di Grogol, Jakarta Barat yang perlu secepatnya ditinggikan tapi itu milik pemerintah pusat, sehingga menjadi terkendala perizinan.

Selain itu ada juga aset pemerintah pusat yang ada di DKI, yaitu Kota Tua selama ini dalam pengelolaannya berantakan terutama dalam mengatur lalu lintas dan kemacetan di sana. Pasalnya, gedung-gedung budaya di sana milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga kalau akan dibenahi harus atas seizin pusat.

Editor : Bayu Probo