Basuki: Jakarta Harus Belajar Banyak dari Rotterdam

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Walikota Rotterdam, Belanda, Ahmed Aboutaleb, melakukan kunjungan resmi ke Jakarta dari tanggal 23-25 September 2013 dengan tujuan memperkuat hubungan kedua wilayah dan untuk membahas mengenai hal-hal yang menjadi perhatian bersama.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama yang mengorganisir pertemuan resmi tersebut mengatakan Jakarta perlu belajar banyak dari Rotterdam, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (24/9).

“Kita belajar banyak dari Walikota Rotterdam. Pelabuhan-pelabuhan di Rotterdam dikelola oleh Pemda, dan keuntungan total tiap tahunnya lima juta Euro. Jadi mereka bisa punya uang banyak untuk mengelola ini (pelabuhan). Tapi kalau kita berbeda, pelabuhan-pelabuhan laut ini bisa ada yang punya, bahkan pelabuhan-pelabuhan melakukan reklamasi tanpa izin kami. Jadi kita mau belajar dari mereka dan mau minta saham juga dari pemerintah pusat. Kalau tidak mau, kami akan membangun pelabuhan sendiri.”

“Ke depan, kalau mau menyelesaikan pencemaran laut, memang satu-satunya membuat pantai baru. Supaya ini ditutup (pantai yang tercemar) dan ada laut baru yang lebih bersih, tapi air limbahnya dikelola dengan baik,” kata Basuki.

Banyak Masalah

Hal senada juga disampaikan oleh Walikota Rotterdam kepada para wartawan, “Banyak pantai di seluruh dunia yang dikelola oleh pemerintah nasional. Di sini cukup banyak masalahnya, dari macet, banyak mobil, banjir, yang tidak selalu bisa diselesaikan. Hal ini berbeda dengan Rotterdam yang pantainya dikelola oleh pemerintah.”

Mengelola Anggaran

“Masalah lainnya adalah bagaimana untuk menganggarkan. Di sini anggarannya hanya 30 persen, kalau Rotterdam bisa mencapai 70 persen. Yang paling penting bagaimana mengelola anggaran untuk mengatasi masalah yang banyak tersebut, butuh 100-an tahun mungkin. Tapi intinya adalah kita akan saling membantu satu sama lain terutama dalam hal anggaran ini,” kata Aboutaleb.

“Ada kerja sama antara pusat, BAPPENAS, PU, dan DKI dengan Belanda, untuk bisa mewujudkan sistem ini. Tentu saja kita juga harus ada hitungan bisnisnya juga supaya orang tetap mau investasi. Seperti tadi dijelaskan kita ada PBB (pajak bumi dan bangunan), jadi bisa saja kita tidak mengeluarkan pajak, dari PBB itu yang perumahan mewah bisa kita naikkan (pajaknya), tapi tentu tidak jauh dari harga pasarnya,” kata Basuki.

Ditambahkan, “Kita juga harus berpikir untuk membangun pulau, kalau tidak ada pulau sebagai penahan ini tentu tidak ada daya tarik bagi pihak luar atau swasta untuk menginvestasikan uang yang lebih besar. Yang lebih penting lagi kita ingin membuka pelabuhan Indonesia jadi besar untuk sektor usaha.”

Editor : Sabar Subekti