Loading...
LAYANAN PUBLIK
Penulis: Prasasta Widiadi 07:10 WIB | Selasa, 02 Desember 2014

Basuki: Jakarta Siap Berhemat

Basuki: Jakarta Siap Berhemat
Basuki Tjahaja Purnama bersiap meninggalkan Monumen Nasional usai upacara peringatan HUT Korpri ke-43. (Foto-foto: Prasasta Widiadi).
Basuki: Jakarta Siap Berhemat
Basuki Tjahaja Purnama bersiap meninggalkan Monumen Nasional usai upacara peringatan HUT Korpri ke-43.

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM  – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengemukakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap berhemat terkait dengan imbauan Presiden tentang efisiensi anggaran.

"Kalau tamu luar negeri lebih bagus diterima di rumah dinas atau Balai Agung. Makanya kita lagi pikirkan untuk dibuat yang lebih bagus," Basuki mengemukakan demikian kepada para pewarta di Kantor Gubernur DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (1/12) seusai rapat pimpinan.

Selain itu, Basuki mengaku siap menjalankan instruksi presiden terkait penghematan. Menurut dia, saat ini Pemprov DKI tengah berupaya mengurangi kegiatan di hotel-hotel berbintang, termasuk saat menjamu tamu dari luar negeri.

Saat menjamu tamu asing Pemprov DKI Jakarta tercatat lebih sering menggunakan Balai Agung di Kantor Gubernur, seperti Basuki menjamu rombongan Kementerian Perdagangan Singapura. Tidak hanya itu, masih banyak tamu asing lain juga dijamu di salah satu ruangan besar di kantor gubernur tersebut.

Tidak hanya itu tetapi beberapa tamu internasional bahkan sempat diajak berkeliling Jakarta, selain untuk tugas, tetapi juga menikmati suasana Jakarta. Seperti pada Minggu (30/11) saat Presiden Joko Widodo dan Wali Kota London (Inggris) Boris Johnson dan Basuki bersepeda di keramaian seperti di Bundaran Patung Selamat Datang di Jalan Jenderal Sudirman. Bahkan, Boris Johnson menyatakan kagum Jakarta yang melaksanakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor setiap Minggu.

Basuki Tjahaja Purnama mendukung imbauan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi yang mewajibkan instansi-instansi pemerintah menyajikan makanan-makanan lokal.

“Kita mau kurangin pemakaian tepung terigu juga sebenarnya. Karena produksi singkong kita lebih baik. Makanan dan kue dari singkong kayak getuk ini harus diperbanyak," kata Basuki.

Sebelumnya, pada Kamis (27/11) Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi mengeluarkan Surat Edaran Nomor 10/2014. Surat edaran itu dikeluarkan agar semua instansi pemerintahan menyediakan makanan lokal dari hasil tani, semisal singkong.

"Surat edaran itu untuk seluruh kementerian dan departemen. Kita ingin meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemerintahan, jadi mengutamakan makanan dalam negeri," kata Yuddy, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/11/2014).

Yuddy mengungkapkan keyakinannya bahwa kebijakan ini akan membawa banyak manfaat. Manfaat paling konkret yang akan terlihat adalah yang dirasakan oleh petani, merangsang orang bercocok tanam, dan pejabat juga akan lebih nyaman memakan singkong karena tak berpotensi besar menimbulkan penyakit dan makanan lokal berbahan dasar singkong dapat diolah sedemikian rupa sehingga pantas untuk disajikan di acara-acara resmi kenegaraan. Yuddy yakin kebijakannya ini akan dijalankan oleh semua instansi pemerintahan mulai 1 Desember 2014. 

Dalam kaitannya dengan efisiensi penyambutan tamu internasional, Basuki menegaskan anggaran untuk acara di hotel-hotel itu dicoret sebagai langkah efisiensi anggaran daerah. Jadi, anggaran akan di prioritaskan tetap pada lahan seperti normalisasi sungai, rumah susun, dan perbaikan jalan di daerah perkampungan.

"Ya sama misalnya pameran-pameran promosi ke kota-kota, luar negeri, nggak boleh. Untuk apa promosi sekarang? Emang zaman dulu, musti ngundang semua travel agent datang, pesta di hotel memperkenalkan Indonesia? Orang semua cari di Google kok," ujarnya.

Bukan hanya mencoret anggaran untuk kegiatan rapat di hotel, Basuki juga menegaskan efisiensi anggaran dilakukan, dengan meniadakan honor.

Efisiensi dalam Pengadaan

Penghematan Pemprov DKI Jakarta, Basuki mencontohkan saat dia menanyakan dengan Presiden Jokowi saat upacara peringatan HUT Korpri ke-43 yakni apakah diperbolehkan seorang pegawai Pemprov DKI boleh melakukan pembelian alat tulis kantor secara langsung sehingga tidak dikenakan Pajak Penghasilan oleh menteri keuangan.

“Nah kenapa tidak langsung beli aja. Jadi kalau semua bisa langsung beli, mau traktor, mau apa, kan cepet. Jadi semua di e-katalog,” kata Basuki.  

Dalam hal pengadaan barang, ada kerumitan yang ditimbulkan pemerintah, karena menurut Basuki pemerintah pusat seharusnya memudahkan bukan mempersulit.  “Harusnya beli sesuatu jelas. Tinggal dateng beli. Kita juga nggak perlu beli sekaligus banyak, disimpen rusak, dicuri,” kata laki-laki yang biasa disapa Ahok ini.(beritajakarta.com/Ant)

Editor : Bayu Probo


BPK Penabur
Gaia Cosmo Hotel
Kampus Maranatha
Back to Home