Basuki: Katanya Mobil Murah Tidak Pakai BBM Subsidi, Tapi Faktanya?

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pelontaran wacana pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM) di Jakarta adalah bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta mengatasi kemacetan. Hal itu terpaksa ditempuh mengingat soal kebijakan mobil murah (LCGC/low cost green car) yang tidak sesuai kenyataan. Menteri Perindustrian RI (Menperin) sebelumnya mengatakan mobil itu tidak akan memakai BBM subsidi, namun kenyataannya Pertamina menyikapinya dengan mengeluarkan kebijakan RFID (Radio Frequency Identification).

Selain itu dikatakan mobil murah akan dijual di luar Jakarta, tetapi faktanya, banyak warga Jakarta yang membeli. RFID merupakan alat pencatat pemakaian BBM, yang membatasi penggunaan BBM premium per bulannya. Namun, karena belum ada payung hukumnya, dan kebijakan tersebut masih simpang siur, RFID tidak bisa dijadikan solusi. “Artinya, mau mobil murah atau mobil mewah kalau pakai RFID berhak beli BBM bersubsidi,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama yang ditemui di Kantor Balai Kota pada Kamis (19/12).

Basuki menjelaskan tiap tahun lebih kurang ada 1,2 juta mobil maupun kendaraan roda dua yang masuk dan menambah kepadatan lalu lintas di Jakarta. Karena itu ia berpendapat, jika BBM di Jakarta tidak disubsidi lagi, orang mengisi BBM di luar DKI, dan otomatis kemacetan akan berkurang.

“Jadi maunya Pak Gubernur (Jokowi), untuk atasi macet, mobil pribadi tidak boleh menikmati BBM subsidi,” ujarnya.

Keuntungan dari pencabutan subsidi BBM itu kemungkinan akan jadi silpa (sisa alokasi anggaran, Red) di APBN, yang berarti di APBN Perubahan ataupun APBN 2015, uang subsidi BBM bisa dimanfaatkan untuk hal lain yang lebih berguna.

“Karena subsidi BBM ini ibarat orang dengan usus buntu yang diberi obat penahan sakit terus tiap hari. Kalau tidak dioperasi suatu hari akan meletus juga. Kalau minyak digunakan terus, lifting minyak kita kurang, dolar naik terus, ini sekarang minyak sudah 12 ribu (per barrel),” ia menjelaskan.

“Kalau orang masih tidak sadar, maukah APBN habis untuk subsidi? Makanya Pak Gubernur ingin Jakarta jadi model, yang  akan membuat daerah lain ikut,” ia menambahkan.

Mengenai BBM subsid, lebih lanjut pihaknya akan berkoordinasi dengan UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengendalian Pembangunan), “Kita akan bicara lebih detail lagi dengan UKP4, Senin akan rapat jam 2 WIB.”

Pihaknya mengklarifikasi maksud cabut subsidi itu bukan menghilangkan suplai BBM subsidi ke tengah-tengah Jakarta. “Cabut subsidi itu urusan Pusat, urusan DPR RI. Kalau DPR sudah menganggarkan subsidi BBM sekian triliun, itu urusan Pusat, kami tidak bisa ubah. Tapi, yang kami lakukan ini pasti ada efeknya,” tutur Basuki optimistis.  

Editor : Sotyati