Basuki Mengaku Terlalu Naif Atas Pengawasan Pengadaan Bus

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan dirinya terlalu naif lantaran menganggap pengawasan pengadaan bus sudah cukup dilaksanakan oleh 50 orang dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta dan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.

Pasalnya, kesalahan prosedur itu tetap terjadi sehingga bus-bus yang datang dari China itu dengan kondisi mesin berkarat, dan masalah lainnya yang membuat bus tidak layak jalan. Padahal dikatakan Basuki bahwa harga 3,3 miliar rupiah tidak mungkin dapat bus dengan kondisi seperti itu.

“Ada kejanggalan, karena barang baru beli seharga 3,3 miliar masa dapat barangnya seperti itu. Masak merk tidak jelas harganya bisa begitu mahal,” kata Basuki di Balai Kota, Rabu (26/2).

Awalnya, Pemprov DKI hendak memesan bus di Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah (LKPP), namun belum tersedia. Maka pihak yang mengadakan bus-bus itu melakukan modifikasi spesifikasi sedemikian rupa, dan hal inilah yang dikatakan Basuki dirinya naif karena menganggap tidak mungkin terjadi permainan, lantaran sudah ada yang mengawasi. Pada kenyataannya tetap saja ada yang berani melakukan kecurangan itu.

“Kita berpikir pasti aman. Saya juga berpikir mana mungkin berani sih, saya sudah galak kayak begini. Eh, enggak tahunya benar-benar masih berani,” ujar Basuki.

Basuki melanjutkan bahwa apakah salah prosedur itu menimbulkan kerugian negara atau tidak, itu hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bisa memutuskan.

Inspektorat hanya menyampaikan bahwa hal itu bisa berbahaya menimbulkan kerugian negara, namun Inspektorat dan BPKP sifatnya internal. Sedangkan dalam hal pengadaan bus, kerugian negara itu eksternal.

Oleh sebab itu pemeriksaan pengadaan bus harus dilakukan oleh lembaga pemeriksa yang bersifat eksternal, yaitu BPK.

“Makanya saya selalu katakan ini hanya indikasi, saya tidak tahu, saya hanya curiga makanya saya minta BPK periksa. Kalau tidak, subtansinya bisa geser. Kemarin kita sudah kirim surat ke BPK untuk minta diperiksa,” tandas Basuki.

Editor : Bayu Probo