Priyo: Alokasi APBN untuk Halau Penyadapan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso mengatakan, menyusul banyak penyadapan yang dilakukan intelijen asing lewat perusahaan-perusahaan telekomunikasi di Tanah Air, sudah saatnya perusahaan tersebut dinasionalisasi kembali. Bahaya penyadapan sudah sangat mengganggu stabilitas Negara Indonesia.

“Penyadapan sudah tentu sangat mengkhawatirkan karena seolah-olah segala tingkah dan semua keputusan-keputusan penting yang dilakukan oleh negara, ekonomi maupun politik, termonitor oleh negara-negara asing. Ini semua tentu mengecewakan kita bersama,” sesal Priyo, di ruang kerjanya, Jakarta Selatan,  Jumat (21/2).

Lebih lanjut Priyo menghimbau, otoritas intelijen dan kementerian yang berwenang untuk turun tangan mengamankan negara dari bahaya penyadapan pihak asing. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah mengalokasikan anggaran khusus untuk Kemenkominfo dan intelijen untuk menghalau penyadapan. Teknologi telekomunikasi Indonesia sudah cukup memadai untuk menghindari aksi sadap tersebut. Martabat dan harga diri bangsa, tambah Priyo, terlecehkan lewat aksi sadap yang begitu bebas dilakukan asing.

“Saya rasa perlu langkah-langkah yang heroik-nasionalis dari para pemimpin untuk mempertimbangkan ulang nasionalisasi alat-alat telekomunikasi. Saham-saham Telkom, saham-saham Indosat, saham-saham apapun yang berkaitan dengan alat telekomunikasi saatnya dinasionalisasi untuk kepentingan bangsa dan negara,” Priyo menegaskan.

Sebelumnya, salah satu BUMN telekomunikasi, PT Indosat Tbk (ISAT), yang dijual ke asing, juga salah satu anak usaha PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM), yaitu Telkomsel. Beberapa waktu lalu Pemerintah Australia gencar menyadap para pejabat Indonesia. Bahkan, perusahaan telekomunikasi seperti Indosat yang sahamnya dikuasai asing diduga menyadap para pengguna ponsel operator tersebut. (dpr.go.id)

Editor : Bayu Probo