Basuki: MoU Daging Sapi DKI dan NTT Saling Menguntungkan

JAKARTA,SATUHARAPAN.COM - Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama mengatakan kerjasama (MoU) tentang pasokan daging sapi antara Pemprov DKI dengan Pemprov NTT adalah kesepakatan saling menguntungkan.

Karena, menurut Basuki harga dari daging sapi pasokan hasil kerjasama ini akan jauh lebih murah dari harga di pasaran. Selain itu dengan mekanisme yang sudah disepakati di dalam MoU tersebut, berbagai keuntungan komparatif bisa diraih oleh kedua belah pihak.

"Nanti jadi lebih murah. Karena kalau kamu bisa langsung kerjasama seperti itu, Kemenhub juga siapkan dua kapal khusus buat membawa daging sapi. Di sana juga ada pemotongannya. Kita udah ketemu ada pemotongan swasta yang buka, tapi sapinya kurang. Nah kalau mau potong, seminggu mereka hanya bisa kirim kira-kira satu kontainer daging sapi, paling isinya hasil dari pemotongan seratus ekor. Tapi mereka nunggunya lama, 4 hari baru kirim. Jadi costnya juga enggak ketutup kan. Nah ini yang mesti saling dikerjasamakan biar bisa lebih murah," kata dia.

Basuki menjelaskan bahwa rencana MoU tersebut sudah lama dan Pemprov DKI melihat potensi yang saling menguntungkan. Maka Joko Widodo yang saat itu masih menjadi Gubernur segera membuka jalur kerjasama dengan Pemprov NTT dalam hal pengadaan pasokan daging sapi bagi ibu kota.

"Peternak sana kan nggak punya modal untuk beli sapi, sementara Dinas peternakan sana dananya juga terbatas. Nah kalau gitu kenapa enggak Dinas Peternakan DKI aja sekalian yang beli sapi, biar DKI di sana punya sapi. Karena di Jakarta kan enggak punya lahan buat pelihara sapi, jadi nanti pembibitan bisa dilakukan lewat Dinas Peternakan kita di sana, supaya bisa supply daging ke Jakarta lewat BUMD kita Dharmajaya," kata Basuki.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi daging sapi penduduk Jakarta yang mencapai 160 ton per hari, persediaannya akan didatangkan dari Nusa Tenggara Timur karena Provinsi tersebut memiliki stok cukup banyak dan kualitasnya terjamin.

"Kita 'impor' saja dari Nusa Tenggara Timur ketimbang dari luar negeri karena selain ongkosnya lebih mahal, impor dari luar terkesan mengabaikan potensi yang dimiliki di dalam negeri dan kurang memberdayakan peternak yang ada," kata Presiden di Kupang, Sabtu (20/12), seusai menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemprov NTT dan DKI di bidang peternakan.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menyaksikan penandatanganan MoU pihak Pemprov NTT dengan Pemprov Jawa Tengah di bidang kelautan dan perikanan pada momentum HUT ke-56 NTT itu.

Untuk implementasi MoU itu, Presiden akan menugaskan secara khusus menteri yang memiliki tupoksi bidang peternakan untuk mengawal serta mewujudkan kerja sama tersebut.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja