Basuki: Pelayanan Pajak Tak Maksimal, Pendapatan DKI Rendah

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai rendahnya capaian target pendapatan di DKI Jakarta disebabkan kinerja Dinas Pelayanan Pajak DKI yang tidak ketat dalam mengawasi pembayaran pajak.

Basuki menegaskan, paling utama adalah pajak kendaraan bermotor dan pajak bumi dan bangunan (PBB). Namun, dia menduga Dinas Pelayanan Pajak kurang ketat mengawasi. "Seharusnya orang yang beli rumah maupun kendaraan di Jakarta harus dicek pajak yang dibayar sesuai atau tidak. Kalau tidak sesuai, harus ditagih. Kalau beli motor cash, kena pajak juga dong," kata Basuki di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (7/1).

Pada sisi lain, Basuki tak mengkhawatirkan penggunaan APBD yang buruk, mengingat masih ada penghematan di beberapa kedinasan, seperti Dinas Pendidikan (Disdik) yang berhasil menghemat Rp 3 triliun.

"Yang pasti di Disdik Rp 3 triliun. Silpa (sisa lebih perhitungan anggaran, Red) juga dari pajak sesuai," kata dia.

Basuki sangat kecewa dengan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta pada 2014, yang dia nilai masih banyak pemborosan di beberapa pos, walaupun beberapa waktu lalu banyak alokasi anggaran yang sudah dicoret.

"Pemborosannya masih banyak. Sewa mobil saja Rp 461 miliar setahun, pembelian komputer Rp 162 miliar. Aneh-aneh. Penerimaan tidak mencapai target," katanya.

Editor : Sotyati