Basuki: Pembentukan PT Transjakarta Terhambat Tanda Tangan Ketua DPRD

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan meski telah ditetapkan Peraturan Daerah (Perda) pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Transjakarta, namun belum berjalan karena sampai sekarang, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta masih belum menandatangani perda itu.

Sejak diajukannya sebagai rancangan perda, pembentukan BUMD PT Transjakarta telah ditetapkan menjadi perda dalam sidang paripurna DPRD DKI pada 30 Desember 2013 silam. Namun dalam perjalanannya, BUMD PT Transjakarta ini menemui kendala seperti itu. 

“Itu pelanggaran karena sudah diketok di paripurna, tapi sampai sekarang perda-nya belum ditandatangani oleh ketua (DPRD, red),” kata Basuki di Balai Kota, Jumat (7/3).

Meskipun Basuki mengaku tidak tahu alasan Ketua DPRD belum menandatangani perda tersebut, ia menegaskan dirinya tidak akan melobi pihak legislatif itu demi memuluskan implementasi perda.

Permasalahannya, dengan belum ditandatanganinya perda tersebut, berakibat tertundanya berbagai hal menurut pemikiran Basuki. "Tanpa adanya perda sebagai dasar hukum, Pemprov DKI tidak bisa merekrut jajaran direksi yang akan menjalankan Transjakarta," kata Basuki menjelaskan salah satu dampaknya.

Basuki sebelumnya menyampaikan bahwa pihak Pemprov DKI telah melirik pejabat dari PT Kreata Api Indonesia (KAI), dan juga melirik pejabat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjadi anggota direksi PT Transjakarta. Tujuannya untuk menjamin pengawasan yang ketat atas BUMD ini. Sama seperti ketika Pemprov DKI menarik salah satu pejabat KPK, Eri Iriana untuk masuk ke dalam jajaran komisaris PT Mass Rapid Transit (MRT).

“Makanya, kan kasihan juga orang-orang dari PT KAI yang mau kami rekrut gara-gara perda itu belum beres. Mau ke notaris juga tidak bisa,” keluhnya.

Editor : Bayu Probo