Basuki: Penertiban PKL di Jalan-jalan Bertahap

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengakui persoalan pedagang kaki lima (PKL) tidaklah mudah, maka penertibanya akan dilakukan bertahap agar tidak terjadi bentrokan yang dapat melukai orang.

Tempat-tempat yang banyak PKL itu menurut Basuki seperti halte bus, trotoar di jalan-jalan utama, jembatan penyeberangan orang (JPO).

“Bertahap, karena berantemnya terlalu banyak. Sekarang yang di trotoar kita dorong mundur dulu terutama yang menempati jalan utama, kita dahulukan,” kata Basuki di Balai Kota, Rabu (2/4).

Terkait dengan PKL yang ada di JPO yang menuju halte bus Transjakarta, Basuki akan bekerjasama dengan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) untuk membantu Pemprov DKI dalam pembenahan.  

“PKL yang adanya di JPO, di jalan-jalan, di halte-halte, itu yang mesti kita minta PT Transjakarta untuk membenahi,” ujar Basuki.

Bukan hanya masalah penertiban PKL, masalah lainnya terkait dengan adanya pengakuan dari pihak PKL sendiri yang berdagang di suatu tempat, menyetor uang ke pihak lain, seperti yang terjadi di depan Ratu Plaza, Sudirman, Jakarta Pusat.

“Semuanya begitu. Di Jakarta semuanya bayar, kencing saja bayar. Jadi kalau kamu punya tato sedikir, dan badan gede sedikit, tiga jam bisa dapat 100 ribu. Tinggal prit, prit, maju-maju, mundur-mundur, kamu dapat seratus ribu,” ujarnya mengumpamakan.

Pemprov DKI untuk ke depannya selain akan merelokasi PKL atau menyediakan tempat, juga akan mengupayakan pengawasannya supaya jangan sampai PKL itu berjualan lagi di tempat yang tidak semestinya.

“Kalau kamu sudah disediakan tempat, kamu kembali lagi ke jalan, kita akan usir sekalian. Jadi tidak akan ada belas kasih, mesti tegas saja,” cetus Basuki.

Dia pun menambahkan PKL di jalan-jalan seperti itu akan ditertibkan sebagaimana yang telah dilakukan di Pasar Blok G, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

“Kayak di Tanah Abang, kita sudah siapkan di Blok G. Kalau dia kembali ke jalan, kita tidak akan mau berikan tempat jualan lagi, karena kami tidak ada kewajiban menyediakan tempat bagi mereka yang melanggar peraturan,” Basuki menegaskan. 

Editor : Bayu Probo