Basuki Tak Keberatan Pemerintah Pusat Kelola Transjakarta

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuka peluang bagi pihak yang ingin berpartisipasi mengelola bus Transjakarta.

Peluang ini terbuka setelah menanggapi pertemuan Menteri Sekretaris Negara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta membicarakan pengelolaan Perseroan Terbatas (PT) Transjakarta yang wacananya akan dikelola Pemerintah Pusat.

"Boleh saja kalau mau untung kan sudah PT yang lebih baik. PT kan sahamnya kita. Kalau pemerintah pusat mau punya saham boleh saja. Profesional kok. Justru kita bikin PT lebih enak. Tinggal setor saham saja," kata Ahok di Balai Kota pada Selasa (3/2) siang.

Ahok menjelaskan, jika manajemen Transjakarta dialihkan ke pemerintah pusat, beban subsidi Pemprov DKI akan berkurang. Selain itu, pengelolaan bus pun diakui akan menjadi lebih baik.

 “Yang penting bagi kita ada bus yang baik dan murah. Kalau dikelola Pusat lebih bagus. Jadi setiap tiket disubsidi pusat. Jadi DKI subsidinya lebih murah, seperti MRT. Mau sampai 90 persen pun boleh,” ujarnya.

Di sisi lain, Ahok akan dengan tegas menolak jika Transjakarta sepenuhnya dikelola pemerintah pusat tanpa PT.

“Tapi ya jangan di pemerintahnya. Mesti PT, profesional dong," kata Ahok.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja