Beda Sikap RUU Pilkada, PPP Siapkan Sanksi

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Ketua Umum Partai Kesatuan Pembanungan (PPP) Suryadharma Ali (SDA) mengatakan kader pembelot terkait sikap partai terhadap Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala daerah dikatagorikan sebagai pelanggaran. Karena itu kata SDA, Fraksi PPP di DPR RI akan memberikan sanksi.

“Apa sanksinya, nanti ketua fraksi dan pimpinan fraksi akan merumuskan apa yang tepat terhadap pembangkangan yang dilakukan,” kata Suryadharma Ali di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (25/9).

Dikatakan SDA, sikap PPP mendukung Pilkada tak langsung atau melalui DPRD didasarkan berbagai pertimbangan. Diantaranya pemilihan secara langsung mengandung resiko yang cukup tinggi.

“Kekuatan uang menjadi kekuatan utama, bukan dari visi dan kemampuan seseorang memanage daerah menjadi lebih baik,” katanya.

Padahal, lanjut mantan menteri Agama itu, Pilkada langsung semestinya bisa menghasilkan kepala daerah yang berkualitas tinggi.
Namun, nyatanya perubahan signifikan tidak dirasakan oleh kepala daerah.

“Pilkada langsung juga bisa menimbulkan konflik sosial,” katanya.

Lebih jauh SDA menjelaskan sikap PPP tersebut didukung oleh semua elemen masyarakat diantaranya NU, Muhammadiyah, Persatuan Umat Islam, Persis, Al Ihtidaiyah, Perti, Syarikat Islam, Majelis Az-Zikro, Persatuan Islam untuk memperjuangkan Pilkada tidak langsung.

SDA pun mengakui, fraksi PPP di DPR terpecah menjadi dua kubu, namun SDA menjamin mereka akan satu suara mendukung Pilkada tak langsung.

“Di dalam fraksi ada dua kubu. Tapi di fraksi ini bulat seratus persen mendukung Pilkada tidak langsung,” katanya.

Menurut SDA, Politik merupakan seni kemungkinan. Karena itu, tidak menutup kemungkinan kedua kubu berdamai atau islah.
“Semuanya serba mungkin, dalam politik serba mungkin,” katanya.

Ia memastikan, Islah antara dirinya dan kubu Emron Pangkapi akan dilakukan di Muktamar PPP.

“Islah itu di muktamar. Muktamar 23 Oktober di Jakarta,” katanya.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja