Beijing Kecam Keputusan Pengadilan Spanyol atas Mantan Pejabat China

BEIJING, SATUHARAPAN.COM - Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hong Lei dalam penjelasan pada Rabu (20/11),mengatakan, Beijing minta “klarifikasi” atas keputusan pengadilan Spanyol yang memerintahkan penangkapan lima bekas pemimpin China yang dituduh terlibat dalam “genosida” di Tibet.

Ia menambahkan, jika laporan tentang keputusan Pengadilan Nasional Spanyol itu benar, China “sangat menyesalkan” apa yang disebutnya sebagai “manipulasi berulang kali” terhadap isu Tibet.

Hong Lei mengatakan, Pemerintah Spanyol seharusnya “mengubah” keputusan pengadilan dan memperbaiki “kerusakan parah” hubungan China-Spanyol. Ia juga mendesak Spanyol untuk menahan diri dalam mengirim “sinyal yang salah” kepada Tibet.

Dalam keputusan hari Senin (18/11) yang disampaikan kepada media sehari kemudian, pengadilan Spanyol menyerukan penangkapan bekas presiden China Jiang Zemin dan empat pejabat lain yang memegang posisi penting pada 1980 dan 1990-an.

Kantor berita Associated Press, mengutip juru bicara Kementerian Luar Negeri Spanyol, yang mengatakan, Spanyol tidak mengomentari reaksi China karena kasus itu adalah masalah hukum.

Biksu Tibet

Sekelompok aktivis yang berpusat di Spanyol dan mendukung hak-hak warga Tibet menggagas kasus “genosida” terhadap lima pejabat China itu.

Aktivis-aktivis tersebut menyampaikan gugatan hukum di Spanyol berdasarkan sistem yurisdiksi universal negara itu, yang memperbolehkan pengadilan Spanyol mengadili kejahatan-kejahatan perang dan genosida yang dilakukan di mana pun, asalkan di antara korbannya termasuk warga Spanyol. Salah seorang penggugat, seperti dilaporkan VOA News, adalah biksu Tibet yang memegang kewarganegaraan Spanyol, Thupten Wangchen.

Banyak warga Tibet menuduh pemerintah China menekan agama dan kebudayaan mereka. Sebaliknya China mengatakan warga Tibet menikmati kebebasan beragama dan standar kehidupan yang lebih baik karena investasi China di daerah miskin di Tibet. (VOA News)