Bela Jokowi dan Lingkaran, Luhut: Apa Definisi Neoliberal?

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan siap mengundang sosok yang menyebut kebijakan Presiden Joko Widodo banyak dipengaruhi penganut paham neoliberal atau ideologi barat yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi diatas segala-galanya.

“Saya mau undang kalau ada orang yang katakan program Presiden Jokowi dipengaruhi penganut neoliberal, saya mau tahu definisi itu apa, dan program mana yang neoliberal,” ujar Luhut kepada sejumlah wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (31/3).

Menurut dia, seluruh kebijakan yang diambil Presiden Jokowi senantiasa mengacu pada kepentingan rakyat banyak. Sehingga, kata Luhut bila ada orang yang menilai kebijakan Presiden RI ketujuh tersebut dipengaruh penganut neoliberal tidak tepat.

“Ini harus saya garis bawahi, setiap pertemuan kami jokowi selalu katakan tentang kepentingan rakyat banyak,” ujar Kepala Staf Kepresidenan itu.

Dengan tegas, Luhut menyatakan keberpihakan Presiden Jokowi kepada rakyat sangat dirasakannya, bila dibandingkan dari pemerintahan sebelumnya.

“Saya bukan orang yang datang kemarin, saya sudah dari zaman Pemerintahan Soeharto sampai saat ini,” tutur dia.

Mengenai kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang kembali terjadi Sabtu (28/3) kemarin, Luhut mengatakan hal tersebut sesuai dengan UU APBN-P 2015, dimana ditetapkan jumlah subsidi yang dialokasin untuk BBM hanya sebesar Rp 1.000.

“Jadi kenaikan harga BBM itu tidak dalam konteks karena naik turunnya nilai tukar rupiah, tapi dalam konteks kita harus menjaga jumlah subsidi agar tetap seperti itu jumlahnya,” ujar dia.

“Hal tersebut menyebabkan, penyesuaian harga BBM bisa terjadi setiap bulan,” Luhut menambahkan.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Effendi Simbolon menuding Rini Soemarno (Menteri BUMN), Andi Widjajanto (Sekretaris Kabinet), Sudirman Said (Menteri ESDM) sebagai penganut neoliberal dan berseberangan dengan ideologi PDI Perjuangan.

Menurut dia, orang-orang di belakang Jokowi punya peran kuat mengapa kebijakan pemerintah kerap merugikan rakyat, salah satunya dalam menaikkan harga BBM.

Editor : Bayu Probo