Benny Wenda: Tujuan ULMWP Bukan untuk Runtuhkan NKRI

PORT VILA, SATUHARAPAN.COM - Benny Wenda, pemimpin baru kelompok pro-kemerdekaan Papua, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), mengungkapkan sebuah pernyataan yang lebih bersahabat terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) beberapa hari setelah secara resmi ia didaulat memimpin kelompok tersebut.

Kepada radionz.co.nz, sebuah media berbasis di Selandia Baru yang banyak melaporkan kiprah kelompok pro-kemerdekaan Papua, Benny Wenda menegaskan bahwa tujuan kelompoknya bukan untuk merusak apalagi meruntuhkan NKRI.

Ia mengatakan selama ini otoritas Indonesia mencapnya sebagai kriminal dan buronan, tetapi ia tidak terganggu akan hal itu.

Ia mengakui bahwa otoritas Indonesia mungkin melihat dirinya dan kelompoknya sebagai perusak NKRI tetapi ia mengatakan hal itu tidak benar.

"Indonesia akan melihatnya seperti itu, tapi kami memperjuangkan hak kami untuk menentukan nasib sendiri. Kami berjuang, bukan untuk meruntuhkan NKRI," kata Benny Wenda.

Satuharapan.com berusaha menghubungi Benny Wenda lewat email dan WA, tetapi belum mendapat jawaban. Namun, Markus Haluk, anggota tim kerja ULMWP di dalam negeri mengatakan perjuangan Papua memang bukan untuk menghancurkan Indonesia. "Melainkan untuk menuntut hak penentuan nasib bagi kedaulatan politik secara bermartabat dan demokratis," kata dia lewat pesan singkat.

Di Port Vila, pekan lalu, Benny Wenda terpilih menjadi ketua ULMWP dalam sebuah pertemuan para pemimpin kelompok tersebut yang pertama kali sejak dideklarasikan pada tahun 2014.

Benny Wenda membantah bahwa ada perselisihan dan perebutan kekuasa di dalam organisasi mereka. Perubahan struktur kepemimpinan yang terjadi, kata dia, merupakan sifat dari kerjasama organisasi itu, yang tidak ingin menonjolkan satu kelompok atau individu tertentu.

"Kami bekerja berdasarkan pembagian kekuasaan, jadi mengapa sangat penting untuk menjaga kesatuan dan agenda. Itulah yang diberikan oleh dewan eksekutif sebagai mandat bagi kami untuk dilanjutkan," kata dia.

ULMWP adalah  sebuah organisasi payung yang menaungi tiga kelompok besar pro-kemerdekaan Papua, yakni Negara Federasi Republik Papua Barat (NFRPB), West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) dan West Papua National Parliament (WPNP). 

Tahun 2014 ketika ULMWP pertama kali dideklarasikan di Vanuatu, struktur pengurus inti terdiri dari komite eksekutif yang terdiri dari Octovianus Mote (mewakili NFRPB) sebagai sekretaris jenderal, Benny Wenda (mewakili WPNP)sebagai jurubicara internasional, serta Rex Rumakiek (WPNCL), Jacob Rumbiak (NFRPB) dan Leonie Tanggahma (WPNCL) sebagai anggota komite eksekutif. 

Pada pertemuan pekan lalu, struktur baru terdiri dariBenny Wenda sebagai ketua, Octovianus Mote sebagai wakil ketua, Rex Rumakiek sebagai sekretaris, Jacob Rumbiak sebagai jurubicara, Palua Makabori sebagai bendahara dan Oridek Ap sebagai anggota.

Sedangkan di Komite Dewan, Edison Waromi dari NFRPB duduk sebagai ketua, Buctar Tabuni dari WPNP dan Andy Ayamiseba (WPNCL) sebagai anggota.

Kendati Benny Wenda dan ULMWP oleh pemerintah dicap sebagai kelompok separatis, banyak kalangan berpendapat kelompok ini perlu dilibatkan dalam dialog Jakarta-Papua yang pernah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo.

Neles Tebay, staf pengajar pada Sekolah Tinggi Filsafat Fajar Timur, Abepura, menilai ULMWP terus memantapkan diri dan organisasinya sehingga semakin solid dan terkoordinir rapi dalam aktivitasnya. ULMWP kini, kata dia, dipimpin oleh Benny Wenda yang tinggal di Inggris sebagai ketua dan Octovianus Mote di Amerika Serikat sebagai wakil ketua. ULMWP juga sudah punya kantor pusatnya di Port Villa, Vanuatu.

"Sejak dibentuknya pada Desember 2014, ULMWP sukses mengkampanyekan masalah Papua di berbagai forum regional dan internasional di luar negeri," kata Neles Tebay, yang oleh Jokowi ditunjuk sebagai salah seorang tokoh untuk menjajaki dialog, bersama dengan Menkopolhukam Wiranto dan Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki. 

"Pengalaman selama 54 tahun Papua berada dalam Republik Indonesia memperlihatkan bahwa suatu solusi yang ditetapkan sepihak oleh Pemerintah belum terbukti keberhasilannya dalam mengatasi TPN. Alasannya bukan karena TPN tidak menghendaki solusi apa pun yang ditetapkan Pemerintah, melainkan dan terutama karena TPN merasa tidak dilibatkan dalam proses pembahasan solusi tersebut.

"Oleh sebab itu kita mendorong Pemerintah dan TPN-ULMWP bertemu dan memulai dialog untuk menghasilkan solusi bersama. Sekalipun mendesak, dialog tidak perlu dilaksanakan secara tergesa-gesa. Sebuah dialog mesti disiapkan secara seksama. Maka Pemerintah dan TPN-ULMWP secepatnya mengutus wakil-wakilnya untuk secara bersama mempersiapkan dialog yang dapat mengakhiri konflik Papua," tulis Neles Tebay dalam komentar opininya di satuharapan.com dengan judul Mengatasi Kelompok Separatis Papua.

Menanggapi seruan Neles Tebay untuk dijajakinya dialog Jakarta dengan ULMWP, Dora Balubun, seorang petugas gereja dan aktivis HAM di Papua, mengatakan dirinya belum melihat adanya  pembahasan dengan ULMWP soal itu.

"Saya belum dapat memastikan apakah Pater Neles sudah membicarakan soal dialog kepada mereka (ULMWP)," kata Dora Balubun.
 
Ia mengatakan keberadaan ULMWP sangat  populer di kalangan akar rumput di Papua.

"Mereka menganggap ULMWP bisa menyuarakan suara mereka akibat pelanggaran HAM dan intimidasi yang mereka terima," kata Dora lewat pesan singkat, Selasa (06/12).

Dora menilai faktor utama masih adanya perlawanan dari sebagian rakyat Papua ialah perihal Pepera tahun 1969 yang masih perlu diluruskan.

Ia mengatakan Jakarta sampai saat ini tampaknya masih enggan melakukan dialog dengan ULMWP karena pertimbangan politik Papua merdeka yang diusung oleh kelompok itu. Namun, Dora pun pun tak bisa memungkiri signifikansi ULMWP sebagai representasi rakyat Papua.

"Mayoritas orang Papua menyatakan ULMWP adalah wakil mereka bila dialog atau ada  pembahasan dengan RI maupun negara lain soal Papua Merdeka atau apapun itu," kata dia.

Editor : Eben E. Siadari