Berbagai Pihak Khawatir Pers Terjebak Permainan Politik

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Paguyuban Wartawan Katolik Indonesia (PWKI) menyerukan agar pekerja pers dan lembaganya kembali pada hakikat kerja jurnalisme sebagai abdi masyarakat umum. Kekhawatiran serupa juga disampaikan Sultan Hamengkubuwono X dan Aliansi Jurnalis Independen.

Seruan yang diterima satuharapan.com pada Jumat (4/7) menyusul kemunculan beberapa produk pers yang mengabaikan kaidah dan etika jurnalistik. Sebab, produk tersebut menyebarkan informasi tak berimbang juga menyesatkan. “Pers terjebak dalam permainan politis untuk memihak salah satu calon, sehingga menghasilkan produk kerja yang jauh dari kerja jurnalistik. Dan jelas, ini tidak mencerdaskan. Inilah pengkhianatan terhadap publik yang semestinya pers abdi masyarakat,” tulis Emanuel Dapa Loka ketua PWKI di Jakarta, Jumat.

Sultan: JokowiTV dan Prabowo TV

Seruan itu juga diungkapkan Sultan Hamengkubuwono X dua hari sebelumnya, "Pemberitaan media massa seharusnya tidak memihak pada salah satu pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden," katanya di Yogyakarta, Kamis, menanggapi penyegelan Kantor TVOne Biro Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) oleh massa PDI Perjuangan.

Penyegelan dilakukan Rabu (2/7) malam terkait dengan pemberitaan TVOne yang menyebutkan PDI Perjuangan memiliki hubungan erat dengan partai komunis.

"Media massa itu jangan memihak karena dilihat publik yang berbeda-beda. Saat ini sepertinya tidak ada lagi TVOne atau MetroTV, yang ada PrabowoTV dan JokowiTV," kata Sultan yang juga Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat.

"Pemberitaan media massa jangan menyudutkan salah satu pasangan capres dan cawapres. Media massa harus menjaga netralitas dalam pemberitaan terutama menjelang pencoblosan," kata Sultan.

Seruan AJI

Aliansi Jurnalis Independen di sisi lain mengecam aksi massa yang mendatangi kantor stasiun televisi TVOne di Pulogadung, Jakarta Timur, dan Yogyakarta, Kamis (3/7/2014) dini hari. AJI juga meminta agar jurnalis melawan intervensi pemilik media untuk berafiliasi politik dalam Pemilu Presiden 2014.

Demikian disampaikan oleh Sekretaris Jenderal AJI Suwarjono dan Ketua Divisi Advokasi AJI Iman D Nugroho dalam keterangan tertulis. AJI mengecam aksi massa yang menyegel dan mencorat-coret dinding kantor TVOne di Yogyakarta. AJI juga mengecam massa simpatisan PDI Perjuangan yang berunjuk rasa di depan kantor TVOne, Pulogadung.

AJI meminta kepada masyarakat yang merasa dirugikan dengan pemberitaan media massa untuk mengadukan kepada Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), bukan dengan tindakan pengerahan massa.

"Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia harus proaktif mengawasi dan menindak media yang tidak independen. Pelaku media partisan yang berkedok menggunakan standar jurnalistik untuk mengelabui masyarakat, agar Dewan Pers dan KPI memberikan sanksi tegas," sebut AJI dalam keterangan pers

Seruan PWKI

Dalam rilisnya, PWKI menyerukan lima poin kepada wartawan Indonesia. Pertama, agar para pekerja media dan lembaganya kembali kepada hakikat kerja jurnalisme sebagai abdi masyarakat umum. Kedua, agar para pekerja pers dan medianya terjebak dalam kerja-kerja yang mengabaikan kode etik jurnalistik. Ketiga, agar para pemilik media yang terlibat secara praktis dalam politik praktis tidak menjerembabkan media berikut para pekerjanya ke lembah kelam tak bermartabat.

Keempat, agar para pemilik media menjinakkan nafsunya untuk tujuan-tujuan pragmatis kekuasaan. Dan kelima agar para pekerja pers dan pemilik media tetap memandang keutuhan bangsa dan negara ini sebagai keutamaan yang harus diperjuangkan. “PWKI mengajak insan pers menjaga keutuhan negeri tercinta ini dan mempertahankan keagungan kerja jurnalisme,” kata penulis buku Orang-orang Hebat dari Mata Kaki ke Mata Hati ini.