Bertemu Wapres, Tim Jokowi-JK: Atasi Miskin Perlu Modifikasi

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Sejumlah program kemiskinan yang dibicarakan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Boediono, dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) perlu modifikasi.

Hal tersebut diucapkan oleh Deputi Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Hasto Kristiyanto saat dijumpai di Kantor Transisi, Jalan Situbono, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (2/9) usai mengunjungi Istana Wapres RI.

"Prinsipnya ada ketahanan seperti harapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kami melihat banyak hal positif terkait program pengentasan kemiskinan yang koordinasinya di bawah Pak Boediono," kata dia.

"Inilah yang bisa kami terapkan kembali. Namun beberapa program butuh modifikasi, seperti keterlibatan bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang punya jaringan luas hingga ke pedesaan," Hasto menambahkan.

Selanjutnya, Tim Transisi Jokowi-JK yang dipimpin Rini Soemarno beserta seluruh jajaran, termasuk deputi baru, Eko Sanjaya (bidang ekonomi kreatif, red) mendapat izin dari Boediono untuk melanjutkan koordinasi dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Koordinator Perekonomian, serta Menteri Sekretaris Kabinet.

"Kami juga diberikan buku berjudul Upaya Khusus Penurunan Tingkat Kemiskinan," kata dia.

Terintegrasi Kementerian

Selain itu, Wapres RI itu juga memperkenalkan unit yang bertugas untuk melangsungkan program percepatan di Papua. Menurut Hasto, pengalaman Boediono di bidang perekonomian dapat memberi masukan berarti pada Tim Transisi Jokowi-JK.

"Kami juga membicarakan keberadaan TNP2K, tempat kami berkoordinasi agar program itu bisa terintegrasi dengan kementerian," ucap dia.

Deputi Tim Transisi Jokowi-JK bidang APBN itu juga menyampaikan melakukan pembahasan lebih detail terkait dengan program yang telah dijalankan.

"Karena isu utamanya terkait program khusus untuk peningkatan kemiskinan," kata Hasto.

Editor : Bayu Probo