BG Batal Dilantik, PDIP Bingung Cara Bela Jokowi

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan PDI Perjuangan merasa berada di posisi serba salah dalam menyikapi keputusan Presiden Joko Widodo yang membatalkan pelantikan Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai Kapolri. Sebagai partai pendukung pemerintah, menurut dia, partai berlambang banteng moncong putih itu merasa seharusnya mendukung kebijakan Jokowi.

Namun, di sisi lain, PDI Perjuangan merasa keputusan Presiden Jokowi tersebut bertentangan dengan undang-undang yang ada.

"Keputusan Presiden tersebut tentu saja akan menyulitkan posisi Fraksi PDI Perjuangan sebagai fraksi pendukung pemerintah di DPR untuk membela kebijakan Presiden Jokowi," kata Wasekjen PDI-P Ahmad Basarah saat dihubungi, Rabu (18/2).

Menurut Basarah, Presiden tak bisa begitu saja membatalkan pelantikan Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai Kapolri karena sosok yang kini menjaba sebagai Kalemdikpol Mabers Polri tersebut sudah disetujui oleh DPR. Seharusnya, kata dia, sebelum mengusulkan nama Komjen Polisi Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri baru, Presiden Jokowi lebih dahulu menentukan status hukum Komjen Polisi Budi Gunawan.

"Tidak satu pun norma dalam Undang-Undang Kepolisian yang memberikan kewenangan kepada Presiden jika dia tidak melantik seorang calon kapolri yang telah mendapatkan persetujuan secara resmi dari DPR," ucap Basarah.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan di MPR ini menyarankan, seharusnya Presiden menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terlebih dahulu sebelum menunjuk calon Kapolri baru. Dengan begitu, menurut dia, terdapat norma hukum yang mengatur agar presiden dapat tidak melantik seorang calon kapolri yang telah disetujui DPR.

Presiden Jokowi memutuskan mengajukan Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri baru menyusul pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan menimbulkan perbedaan pendapat di masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga meminta calon Kapolri Komjen Budi Gunawan yang sudah mendapat persetujuan dari DPR, untuk terus memberikan kontribusi terbaik agar Polri makin profesional dan dipercaya masyarakat.

Editor : Bayu Probo