BI Apresiasi Pemprov DKI Terapkan Cash Less Society

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Direktur Eksekutif Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan Usaha Mikro Kecil Menengah Bank Indonesia (BI), Eni Panggabean menyambut baik konsistensi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam menggiatkan kegiatan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) di lingkungannya.

“Kami melihat peran pemerintah, dalam hal ini DKI Jakarta sangat baik, karena terus mensosialisasikan gerakan non tunai mulai dari cara yang paling sederhana,” kata Eni kepada sejumlah pewarta pada peluncuran uang elektronik di Terminal Parkir Elektronik (TPE), Kamis (29/1), di Bangi Kopitiam Resto, Jalan Agus Salim, Jakarta.

“Peran pemerintah daerah sangat penting seperti di DKI ini, karena dari dulu kami harap daerah lain ada kesadaran menggunakan transaksi elektronik dimana-mana jadi kami dari Bank indonesia ingin kegiatan seperti ini sangat dilakukan di daerah lain,” Eni menambahkan.

Eni mengatakan demikian dalam kaitannya dengan peluncuran pembayaran parkir menggunakan Terminal Parkir Elektronik Provinsi DKI Jakarta, yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Dalam kesempatan yang sama, Basuki mengatakan masyarakat nantinya dapat menggunakan uang elektronik yang dikeluarkan enam bank antara lain BNI, Bank Mandiri, BRI, Bank Mega,  BCA dan Bank DKI.  

Menurut Eni saat ini pemerintah daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga lebih dua kali lipat, apabila transaksi elektronik dijalankan dengan optimal.

Peluncuran uang elektronik dihadiri Direktur Eksekutif Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan Usaha Mikro Kecil Menengah Bank Indonesia (BI), Eni  Panggabean, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Kepala Unit Pengelola Perpakiran Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sunardi Sinaga, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

Langkah kerjasama Pemprov DKI untuk mempopulerkan GNNT telah dimulai sejak Basuki Tjahaja Purnama masih menjabat Wakil Gubernur, seperti pada 12 September 2014 lalu saat dia memimpin sosialisasi GNNT di setiap instansi Pemprov DKI untuk setiap pembelian barang dan belanja dinas. Basuki kala itu berharap GNNT akan meminimalisir praktek “kotor” keuangan.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja