Biden Serahkan kepada Senat Mekanisme Impeachment terhadap Trump
Hari pertama menjabat presiden, Biden tandatangani 15 perintah eksekutif, sebagian mengubah kebijakan Trump.
WASHINGTON DC, SATUHARAPAN.COM-Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, akan menyerahkan mekanisme bagaimana melanjutkan sidang pemecatan (impeachment)terhadap mantan Presiden, Donald Trump, kepada Senat AS, kata Sekretaris Pers Gedung Putih, Jen Psaki, hari Rabu (20/1).
"Kami yakin bahwa... Senat... dapat menjalankan tugas konstitusional mereka sambil terus menjalankan urusan rakyat Amerika," kata Psaki kepada wartawan pada briefing Gedung Putih.
"Dia akan menyerahkan kepada mereka tentang mekanismenya, waktu, dan hal-hal spesifik lainnya tentang bagaimana Kongres bergerak maju dengan impeachment(kepada Trump)," katanya.
Masalah Imigrasi
Selain itu, pemerintahan baru Presiden AS, Joe Biden, akan menghentikan sementara beberapa rencana deportasi selama 100 hari. Hal itu untuk memastikan "penegakan imigrasi yang adil dan efektif" dan fokus pada keamanan perbatasan antara AS dan Meksiko, serta pandemi virus corona, menurut memo Departemen Keamanan Dalam Negeri yang dikeluarkan pada hari Rabu malam.
Selama masa kampney, Biden telah menjanjikan moratorium deportasi bagi imigran ilegal.
Pada hari pertama menjabat, setelah pelantikan pada hari Rabu (20/1), beberapa jam kemudian Biden menandatangani 15 tindakan eksekutif, dan dua arahan. Sebagian besar itu mengubah empat tahun kebijakan federal di bawah Donald Trump.
Biden mengenakan masker ketika menandatangani perintah di Ruang Oval. Di antara tindakan eksekutif yang ditandatangani itu adalah kewajiban mengenakan masker dan jarak fisik di properti federal dan oleh karyawan federal.
Beberapa Perintah Eksekutif
Perintah Biden juga memperpanjang pembekuan penggusuran federal untuk membantu mereka yang berjuang dari kejatuhan ekonomi akibat pandemi, membentuk kantor federal baru untuk mengoordinasikan tanggapan nasional terhadap pandemi, dan memulihkan Dewan derektorat di Keamanan Nasional Gedung Putih yang bertugas untuk keamanan dan pertahanan kesehatan global. Kantor itu sebelumnya ditutupoleh Trump.
Perintah lain menginstruksikan agen federal untuk memprioritaskan kesetaraan rasial dan meninjau kebijakan yang memperkuat rasisme sistemik. Biden mencabut dua perintah Trump terkait sensus 2020. Yang pertama berusaha untuk membedakan status kewarganegaraan setiap penduduk AS, dan yang kedua berusaha untuk mengecualikan orang-orang di AS secara ilegal dengan nomor yang digunakan untuk membagi kursi kongres di antara negara bagian.
Dia juga memerintahkan karyawan federal untuk berjanji dengan etika yang mengikat mereka untuk menegakkan independensi Departemen Kehakiman. Presiden juga mencabut laporan yang baru saja dikeluarkan dari "Komisi 1776" Trump yang mempromosikan "pendidikan patriotik."
Langkah-langkah serupa akan dilakukan dalam 10 hari ke depan, kata para pembantu presiden. (Reuters/AP)
Editor : Sabar Subekti
AS Laporkan Kasus Flu Burung Parah Pertama pada Manusia
NEW YORK, SATUHARAPAN.COM-Seorang pria di Louisiana, Amerika Serikat, menderita penyakit parah perta...