Biro Papua PGI: Gereja Tak Pernah Berpihak pada Separatis

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Novel Matindas, Kepala Biro Papua Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) mengatakan gereja dalam setiap konflik Papua tidak pernah berpihak kepada separatis.

Novel mengemukakan hal ini kepada satuharapan.com pada Rabu (22/10) di Gedung PGI, di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.

“Gereja tidak mendukung separatisme di (Papua), sebaliknya gereja mendukung adanya keadilan bagi orang Papua. Nah contohnya ada OPM (Organisasi Papua Merdeka) tidak pernah gereja mendukung itu, akan tetapi apabila ada salah satu anggota OPM terluka dan membutuhkan pertolongan maka gereja akan memberi advokasi,” kata Novel.

Novel mengemukakan gereja saat ini akan lebih memberikan advokasi kepada mereka yang tertindas atau korban apabila ada kasus penangkapan pro separatis di Papua.  

“Apabila ada anggota separatis yang tertangkap maka gereja akan mendukung pengadilan agar orang tersebut akan diadili seadil-adilnya,” Novel menambahkan.

“Gereja mengharapkan peradilan yang bersih di Indonesia dalam artian mereka tidak dianiaya di lapangan dan yang sekarang terjadi adalah mereka sekarang sudah tersiksa terlebih dahulu bahkan ada beberapa yang sudah cacat sebelum menjalani pengadilan,” Novel menambahkan.    

Novel mengemukakan hal ini dalam rangka menjelang Sidang Raya XVI PGI yang akan digelar di Gunung Sitoli, Nias mulai dari Selasa (11/11) hingga Senin (17/11) mendatang.

Pada beberapa SR PGI sebelumnya di Mamasa pada 2009 permasalahan Papua menjadi salah satu pokok bahasan penting, dan tidak hanya  mengenai masalah Hak Asasi Manusia tetapi PGI juga menangkap bahwa saat ini ada masalah ekonomi, dan politik yang acap kali dikebiri oleh pemerintah pusat.

Dalam hubungannya dengan separatisme, pihaknya masih mengingatkan lagi tentang Peraturan Pemerintah (PP) No 77 Tahun 2007 tentang lambang daerah saat ini pemerintah harus memperhatikan tentang lambang bintang kejora yang sempat marak dibicarakan, maka negara harus membedakan mana yang merupakan simbol kultural bukannya simbol politik.       

“Semenjak sidang raya di mamasa sudah dibahas ketiga masalah tersebut nantinya di Nias akan dibahas tentang hal ini walau tidak ada isu khusus yang membahas Papua akan tetapi akan ada pembicaraan soal itu,” Novel menambahkan.

PGI berharap media dapat memberitakan tentang Papua dengan jelas dan netral, karena saat ini pihaknya mendapati banyak informasi yang salah dan tidak tepat sehingga masyarakat dapat mendapat hal yang baik.

Editor : Bayu Probo