Bisakah Islamisme Merahmati Semua?

SATUHARAPAN.COM - Perkembangan terbaru demokrasi Mesir yang agak mencemaskan saat ini adalah tuntutan agar Presiden Muhammad Mursi yang terpilih secara demokratis tahun lalu lengser. Di luar dugaan, gerakan sosial-politik bertajuk tamarrud atau pembangkangan sipil ini ternyata mampu menggerakkan demonstasi besar-besaran pada 30 Juni lalu. Jutaan orang turun ke jalan-jalan di berbagai wilayah Mesir untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka terhadap pemerintahan Mursi.

Fenomena ini agak kontras dengan lemahnya berbagai faksi politik oposisi di parlemen yang dikuasai koalisi Partai Kebebasan dan Keadilan (partai Ikhwanul Muslimin) dan Partai Cahaya (partai kaum ultrakonservatif Salafi). Tuntutan terpenting gerakan tamarrud adalah agar Mursi mengundurkan diri dan Mesir segera menggelar Pemilihan Presiden ulang dalam waktu yang tidak lama. Menurut tokoh oposisi seperti Mohamed Elbaradei, Mesir telah memberi Mursi surat izin mengemudi. Dalam jangka setahun, dia terbukti tidak cakap dan kini tiba saatnya untuk mencari juru mudi baru.

Tapi tuntutan ini berisiko tinggi bagi kecambah demokrasi Mesir yang baru tumbuh. Lebih mengkhawatirkan lagi, militer Mesir yang menerapkan kebijakan wait and see sejak pelengseran mantan Presiden Husni Mubarak dua tahun lalu, kini mulai menunjukkan gelagat ingin mengintervensi ke dunia politik. Sehari setelah aksi pembangkangan sipil besar-besaran itu, Dewan Tinggi Militer memberi tenggat 48 jam kepada Presiden Mesir dan partai-partai oposisi untuk menanggapi aspirasi rakyat Mesir. Jika dalam tenggat waktu itu tidak ada respons dari Mursi, maka ada kemungkinan militer akan melakukan intervensi.

Masih harus dilihat lagi, apa implikasi ultimatum Dewan Tinggi itu terhadap demokrasi Mesir, dan akankah Mesir balik lagi ke militerisme. Yang penting kita bahas saat ini adalah, mengapa ketidakpuasaan terhadap Mursi begitu meluas?

Polarisasi Kelompok Ideologi

Sebatas pengamatan saya, polarisasi antara kubu politik sekular dan religius Mesir memang begitu tajam dan hampir-hampir menyerupai polarisasi elit-elit Turki sebelum era 1990-an. Polarisasi ini pun hampir menyerupai pertentangan kelas antara kaum menengah-atas perkotaan yang menjadi basis pendukung oposisi dengan kaum menengah-bawah pedesaan yang merupakan basis pendukung Ikhwan dan Mursi. Polarisasi itu tidak terfasilitasi dengan baik di dalam proses-proses negosiasi politik di parlemen, sehingga kedua kutub politik ini lebih banyak bermain di kancah non-parlementer.

Inilah yang membedakan tingginya tensi politik Mesir dibanding Tunisia yang sama-sama mengalami “Musim Semi” politik sejak dua tahun lebih lalu. Memakai pendapat Alfred Stepan, di Mesir, konsensus antar elit politik jarang terjadi sebagaimana di Tunisia dan itu disebabkan kurangnya kepercayaan dan toleransi kembar (twin toleration) antara faksi-faksi politiknya. Wujud toleransi kembar ini misalnya, tercapainya kesepakatan di mana kedua belah pihak tidak memaksakan ideologi dan pandangan sosial-politik masing-masing di wilayah kenegaraan sekalipun hasil pemilu memungkinkan itu.

Pada titik ini, gerakan tamarrud 30 Juni lalu itu menunjukkan rendahnya saling percaya antara pemerintah yang dikuasai kubu Islamis dan buntunya proses-proses politik di parlemen. Ini ditambah pula pendekatan politik non-kompromis dan mutlak-mtlakan pada kedua kubu seakan-akan politik adalah agama, dan demokrasi bukanlah kelihaian bernegosiasi dan pengakuan akan masa berkuasa yang sementara dan berjangka.

Retorika Mursi dan pendukungnya yang mendiskreditkan oposisi digerakkan antek-antek rezim lama, orang-orang kurang beragama dan kaum Kristen Koptik, justru menambah semangat gerakan tamarrud untuk unjuk eksistensi mereka. Kubu oposisi menjawab tuduhan itu dengan menekankan aspek inkompetensi Mursi dalam mengelola pemerintahan dan kekhawatiran akan ambisinya untuk melakukan Ikhwanisasi masyarakat Mesir lewat jalur-jalur kekuasaan.

Kekhawatiran terakhir ini menguat di kubu oposisi dengan melihat gesture politik Mursi yang cenderung mengarah ke sektarianisme. Ketika memenangkan pemilu pada Juni 2012 lalu, harapan terbesar rakyat Mesir adalah agar Mursi menjadi presiden untuk semua tumpah darah Mesir. Namun dalam setahun terakhir, Mursi justru tampak gagal menjadi perekat solidaritas bagi seluruh tumpah darah Mesir.

Puncaknya terlihat di saat Mursi berorasi di depan ratusan ribu pendukungnya dan para agamawan Sunni garis keras di Stadion Kairo untuk menyatakan dukungannya terhadap jihad Sunni melawan rezim Suriah yang dibantu Iran dan Hizbullah. Dengan pidatonya yang terakhir itu, lengkaplah kesan masyarakat Mesir bahwa ideologi Islamisme yang dipeluk Mursi dan Ikhwani hanya bersifat mengikat ke dalam kelompok mereka (bonding) ketimbang memperjuangkan dan menjembatani (bridging) kepentingan berbagai ideologi dan segmen masyarakat Mesir yang beragam.

Kontras Mursi lebih terasa lagi jika dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin Mesir sebelumnya, baik yang berpretensi membangun solidaritas kearaban seperti Gamal Abdul Nasser ataupun Anwar Sadat dan Husni Mubarak yang tidak menunjukkan kecenderungan sektarian dalam pengelolaan negara. Pada titik ini, saya melihat Islamisme sebagaimana yang diterapkan Mursi dan Ikhwani, telah gagal menjadi rumah besar kebangsaan seluruh rakyat Mesir, apalagi harus menjadi tenda raksasa bagi semua bangsa Arab.

Kegagalan Islamisme

Dengan meningkatnya kekhawatiran kelompok-kelompok minoritas seperti Syiah dan Kristen Koptik di Mesir era demokrasi, Islamisme—sekalipun punya klaim-klaim globalisme dan universalisme—juga tampak seperti baju yang lebih sempit bagi rakyat Mesir dibandingkan nasionalisme yang menggelorakan persatuan nasional mereka di era 1950an.

Mungkin banyak yang keberatan dengan tesis lebih sempitnya Islamisme dibanding nasionalisme ini. Bukankah yang diperjuangkan Islamisme adalah semacam persatuan umat Islam lintas batas kenegaraan di bawah naungan panji-panji pan-Islamisme? Benar! Namun demikian, klaim besar Islamisme itu justru terbantahkan dengan sendirinya oleh rekam jejak Islamisme modern itu sendiri.

Pertama, dengan menerapkan standar-standar keislaman yang sempit, Islamisme justru mengekskusi banyak pihak dari lingkup kerahmatan Islam, baik Muslim terlebih non-Muslim. Penekanan Islamisme yang tinggi kepada solidaritas internal umatnya saja (jamaah), justru menimbulkan kesan bahwa Islamisme seperti kebangkitan tribalisme di negara bangsa modern.

Kedua, Islamisme modern juga tidak mengambil aspek yang paling brilyan dan universal dari sejarah Islam, terutama dalam soal mengelola aspek sosial-perpolitikan dan cenderung terombang-ambing pada aspek yang sepele dari agama. Jelas-jelas umat menghadapi problem ekonomi, buta huruf dan pengangguran, serta defisit kebebasan, mereka justru disuguhkan dengan regulasi keagamaan yang bersifat konservatif dan mengekang. Karena itu, wajar bila muncul kritik sinis yang mengatakan bahwa suatu bangsa “tidak akan bisa memakan syariah” (Mohamed Elbaradei, Foreign Policy, Juli-Agustus 2013).

Dengan kekeliruan-kekeliruan dalam mendiagnosis persoalan dan mencari jalan keluar sosial politiknya ini, rezim Islamisme tak jarang menjadi bahan tertawaan dunia. Mereka juga dituduh menguatkan sentimen-sentimen keagamaan dalam pengelolaan politik-kenegaraan.

Ketiga, alih-alih berangkat dari kekuatan lokal untuk menuju kejayaan global seperti upaya mengukuhkan integrasi sesama anak bangsa lebih dulu, Islamisme justru seperti menjadi faktror disintegrasi antar sesama anak bangsa dan gagal membangun solidaritas global umat Islam di berbagai belahan dunia. Terbelahnya Sudan Utara-Selatan menjadi bukti konkret gagalnya rezim Islamis di Sudan menjadi faktor integrasi.

Bila kaum nasionalis punya slogan “agama punya Allah, negara untuk semua” (ad-din lilLah wa al-wathan li al-jami`) atau “Mesir milik semua warganya” (Masrh lil mashriyyin), Islamisme ala Mursi justru meningkatkan tensi dan polarisasi antara sesama anak bangsa. Terjebaknya Mursi ke dalam pengutukan Syiah dalam kekacauan yang kini terjadi di Suriah menunjukkan bahwa pola pikir sektarian itu belum berhasil dilampaui kaum Islamis, bahkan kian meningkat dan menjadi-jadi.

Karena itu, saya berkesimpulan bahwa kegagalan Islamisme dalam pengelolaan negara (kecuali di Turki), bukan terutama karena inkompetensinya, namun lebih karena belum selesainya mindset internal mereka sebagai sebuah ideologi dan pergerakan yang punya mimpi-mimpi besar. Penjelasannya sederhana saja: di dunia global ini, upaya-upaya untuk menyekat anak bangsa dan mengerdilkan potensi dan impian-impian mereka di dalam batasan-batasan yang sempit, tak hanya melawan arus dunia tapi juga bertentangan dengan sunnatullah atau ketentuan Tuhan yang tetap.

Hukum alamnya simpel saja. Jika Anda ingin merangkul banyak segmen dan potensi suatu bangsa, maka Anda terlebih dulu harus membuat rumah atau tenda itu nyaman dan welcome untuk menampung semua. Dalam kasus Islamisme di berbagai belahan dunia Muslim, baik Salafi maupun Ikhwani, kecenderungannya tampak berjalan sebaliknya.

Singkatnya, Islam yang mereka usung menjadi ideologi politik belum dipercaya menjadi rahmat bagi semua, bahkan dikhawatirkan akan menghadirkan petaka dan sengsara.

Penulis adalah dosen di Univeristas Paramadina, pengamat Timur Tengah