BKD Terjemahkan Wacana Ahok Rampingkan Struktur Pemerintahan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI tengah mengkaji ide Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk melakukan reformasi birokrasi berupa perampingan struktur pemerintahan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

“Pak Gubernur berpikir reformasi birokrasi dilakukan sebagai salah satu bentuk efisiensi yang baik antara struktur dan uang. Dari segi keuangan, Pak Gubernur ngitung penduduk sana berapa, ternyata cuma 25.000,” ujar Agus di Ruang Rapat Wakil Gubernur DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (9/6) sore.

Tentu, ide Gubernur DKI ini segera diterjemahkan oleh BKD. BKD juga tengah mengkaji SKPD-SKPD yang akan dirampingkan strukturnya dan jumlah ideal pemerintah yang disesuaikan denga rasio masyarakat. Perampingan juga disesuaikan dengan kebutuhan fasilitas kantor.

“Kan rakyat itu sebenarnya mempunyai kemandirian yang cukup tinggi terutama petani dan pelaut. Pak Gubernur ingin kita fasilitasi mereka. Nggak perlu banyak orang ngurusin mereka. Tapi mereka perlu apa? Misalnya benih ikan, bantu mereka. Mereka perlu kail untuk menjala, membantu mereka,” ujar Agus.  

Bila perlu, ujar Agus, penduduk-penduduk asli Pulau Seribu akan dikembalikan ke kampung asalnya untuk membangun daerahnya.

Sementara, target persentase perampingan pun baru ditung oleh BKD. Namun demikian, BKD memastikan tidak akan mengurangi jumlah guru. Di bagian pendidikan, hanya pegawai saja yang akan terdampak minimalisasi struktur. Untuk melakukan penyesuaian pegawai, BKD terlebih dahulu akan meresktrukturisasi fungsi.

“Kerja kita struktur dulu baru orang. Mana yang mau dikurangi, dibuang, diperkecil, direstrukturisasi. Orang yang dibutuhkan nanti tergantung struktur organisasi. Kita lagi pikirkan mana yang clusternya sama itu yang mau kita lakukan restrukturisasi. Domainnya tetap di Organisasi Tata Laksana (Ortala),” ujar Agus. 

Editor : Bayu Probo