BKPM: Agraria dan Maritim Poros Penting Investasi 2015

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Sektor agraria menjadi prioritas penting dalam investasi dalam negeri dan asing pemerintahan Joko Widodo mendatang.

“Kami (Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM) menggarisbawahi komitmen Menteri Agraria (Ferry Mursyidan Baldan) tentang isu ketersediaan dan perizinan lahan yang merupakan dua masalah yang paling disorot investor,” kata Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Franky Sibarani kepada para pewarta seusai acara peluncuran Perizinan Penanaman Modal Secara Online, di Auditorium Nusantara Gedung BKPM, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (15/12).   

Ada Komitmen Kementerian Agraria

Menurut Franky dengan salah satu komitmen dari Menteri Agraria, dia yakin yakin daya saing investasi Indonesia pada 2015 akan membaik.

“Proyeksi pertumbuhan investasi 2015 sekitar 13 hingga 15 persen,” jelas Franky.

Dalam rapat koordinasi (rakor) yang diselenggarakan di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Menko Perekonomian, Sofjan Djalil menegaskan bahwa pemerintah siap menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).

Dalam rapat tersebut para menteri di bawah Menko Perekonomian, Sofjan Djalil dan Menko Kemaritiman, Indrojono Soesilo sepakat menyerahkan proses perizinan terpusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Sofjan mengemukakan, kala itu, salah satu tujuannya adalah mengejar target membuka 2 juta kesempatan kerja per tahun seperti yang diamanatkan Presiden Joko Widodo.

Hadir dalam kesempatan itu Kepala BKPM Franky Sibarani, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, dan beberapa menteri terkait.

Pada peluncuran aplikasi SPIPSE (Perizinan Penanaman Modal Secara Online), Franky mengaku BKPM telah mengkoordinasikan dengan lebih dari sepuluh kementerian dan lembaga yang setingkat mengenai penempatan beberapa staf khusus untuk ditempatkan di kantor BKPM sehubungan dengan penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

“Dengan komitmen para menteri, saya yakin daya saing investasi Indonesia pada 2015 akan membaik. Proyeksi pertumbuhan investasi 2015 yang dipatok sekitar 13 hingga 15 persen akan tercapai,” Franky menambahkan.

“Semuanya saat itu (saat rakor di kantor Sofjan Djalil) setuju untuk menyampaikan ke BKPM tentang penerapan PTSP dengan sistem BKO (Bawah Kendali Operasi) dimana kewenangan masih di tangan kementerian masing-masing tetapi prosesnya ada di BKPM, nah jadi setelah itu (setelah rapat di kantor Sofjan Djalil, setiap kementerian) masuk ke pertemuan-pertemuan yang sifatnya teknis,” Franky membeberkan.

Persiapan Infrastruktur Kemaritiman

Sementara untuk sektor kemaritiman, Franky Sibarani melihat akan ada peningkatan pada 2015 mendatang.  “Setidaknya sektor maritim menjadi potensi untuk peningkatan investasi di 2015,” kata dia.

“Harusnya PMA (Penyertaan Modal Asing) untuk kemaritiman meningkat tetapi setelah kita kalkulasi dari tahun sebelumnya belum banyak,” Franky menjelaskan.

Franky mengemukakan dari pemaparan dengan Menko Kemaritiman, Indroyono Soesilo saat rakor di kantor Sofjan Djalil beberapa waktu lalu ada beberapa hal yang masih harus dilihat lebih lanjut.

“Ada beberapa yang diajukan dari Kemenko Kemaritiman terkait perizinan pengolahan hasil perikanan,” kata Franky.  

“Untuk prospeknya tahun depan, seperti kalau galangan kapal ini kan masih dalam pembahasan insentifnya seperti apa, dan anggarannya masih mereka (Kemenko Kemaritiman) siapkan,” Franky mengakhiri pembicaraan.

Penjelasan Peningkatan Asumsi Pertumbuhan Investasi

Franky menjelaskan bahwa dari dua sektor yang masih hangat dibahas di Indonesia ini, dia berharap ada pertumbuhan investasi PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) sebesar 20 persen.

“Saya harap perhitungan pertumbuhan investasi dari 15 persen bisa naik 20 persen jadi kita sudah kalkulasi selama ini tetapi kita masih melihat asumsi yang sedang kita kerjakan karena berapa pun nilai kenaikannya, pelayanan perizinan cepat dan sederhana transparan dan terintegrasi pasti menjadi daya kuat untuk kompetisi investasi Indonesia terhadap negara lain di Asia Tenggara,” kata Franky.

Franky membeberkan asumsi kenaikan investasi tersebut dapat naik karena beberapa hal. “Asumsi naik (dari 15 ke 20 persen) itu karena minat investasi terhadap paparan kerja pemerintah itu tinggi sekali, nah dari semua investor yang kami temui mereka semua mengeluhkan sektor perizinan, soal tanah tetapi ada optimisme dalam pemerintahan saat ini,” Franky mengakhiri penjelasannya.

Editor : Eben Ezer Siadari