BKPM Cabut Lima Izin Proyek Non-KPS Bermasalah

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Kepala Badan Koordinasi Penanam Modal (BKPM), Franky Sibarani mengatakan pihaknya telah mencabut izin proyek investasi non-Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) akibat penyalahgunaan atau pemalsuan izin.

Menurut Franky, BKPM melakukan fasilitasi kepada 95 proyek senilai Rp 487,8 triliun yang terdiri dari 76 proyek investasi non-Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) sebesar 421,1 triliun dan 19 proyek KPS sebesar Rp 66,7 triliun.

Dari 76 proyek investasi non KPS yang diinvestarisasi, sebanyak 41 proyek telah difasilitasi dan dari jumlah tersebut terdapat 27 proyek yang melanjutkan operasinya, lima proyek izinnya dicabut dan dibatalkan serta sembilan proyek berhenti beroperasi.

“Dari rekap jenis permasalahan yang difasilitasi masalahnya cukup beragam yang terbanyak adalah terkait perizinan ada delapan proyek, kemudian terkait moratorium perikanan tangkap tujuh proyek, serta penyalahgunaan atau pemalsuan izin lima proyek, serta berbagai permasalahan lainnya,” kata Franky dalam konferensi pers di kantor BKPM, di Jakarta, hari Senin (4/4).

Lebih lanjut, Franky menjelaskan lima proyek tersebut terdiri dari berbagai bidang usaha di antaranya portal web dan kegiatan konsultasi manajemen lainnya, tiga proyek perdagangan besar serta bidang usaha penangkapan ikan, industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota lainnya yang semuanya dicabut izin usahanya oleh BKPM.

“Rata-rata perusahaan menjalankan kegiatan usaha berbeda dengan izin yang diterbitkan BKPM. Kemudian yang terkait penangkapan ikan, KKP telah mencabut izin usaha karena mereka melakukan pelanggaran,” lanjutnya.

Jumlah investasi dari lima proyek non KPS tersebut mencapai Rp 322 miliar. Selain itu, tercatat sembilan proyek investasi non KPS berhenti beroperasi. Nilai investasi sembilan proyek investasi tersebut mencapai Rp 5,1 triliun.

Sembilan proyek investasi tersebut terdiri dari satu bidang usaha industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil, enam proyek penangkapan ikan, udang dan cold storage, dan dua bidang usaha pembangkit listrik umum.

“Untuk konveksi mereka mengalami persoalan lahan, sedangkan untuk penangkapan ikan adalah terkait moratorium penangkapan ikan. Sedangkan untuk pembangkit listrik perusahaan tidak jadi berinvestasi seperti semula sehingga PLN memutuskan untuk melelang terbatas proyek tersebut,” dia menambahkan.

Franky mengaku BKPM terus melakukan langkah-langkah komunikasi intesif dengan perusahaan untuk mendorong realisasi investasi perusahaan. Data yang dimiliki oleh BKPM tercatat dari 27 proyek Investasi Lanjut Operasi sebesar Rp 226,9 triliun, yang sudah terealisasi sebesar Rp 166,1 triliun dan menyerap tenaga kerja langsung sebesar 48.956 tenaga kerja.

Langkah fasilitasi yang dilakukan oleh BKPM beragam dengan hasil yang bervariasi, ada beberap proyek yang melanjutkan operasinya serta ada beberapa proyek yang berhenti beroperasi.

 “Selain melakukan fasilitasi proyek investasi yang terhambat, BKPM juga mendorong investor untuk selalu mematuhi aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia,” katanya.

19 Progress Proyek KPS

Sementara itu Deputi Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal, Azhar Lubis mengemukakan bahwa BKPM juga memantau 19 progress proyek KPS. Nilai investasi 19 proyek KPS tersebut mencapai Rp 66,7 triliun terdiri dari berbagai proyek infrastruktur.

“Ini memang proyek-proyek infrastruktur penting di antaranya dua proyek bandara internasional, empat proyek pengolahan air, lima proyek jalan tol, empat proyek cruise (pelayaran) dan pelabuhan serta proyek infrastruktur lainnya,” katanya.

19 proyek itu di antaranya Kereta Api Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Bandung Light Rail Transit, Development of South Sumatera Monorail, Umbulan Water Supply di Jawa Timur, Pondok Gede Water Supply di Bekasi, Semarang Barat Water Supply, Bandar Lampung Water Supply, Tanah Ampo Cruise Terminal, Makassar New Port, Development of Maloy Internasional Port, Cilamaya Port, dan Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi.

Kemudian, Jalan Tol Manado-Bitung, Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan, Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, Jalan Tol Pandaan-Malang, Proyek Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati, Bandar Udara Internasional Kulon Progo, dan Surakarta Solid Waste and Final Disposal Project.

“Selain 41 proyek non KPS yang telah difasilitasi dan 19 proyek progress KPS tersebut, BKPM juga sedang memfasilitasi 35 proyek lainnya senilai Rp 188,7 triliun,” katanya.

Editor : Bayu Probo