BKPM Dorong Peningkatan Layanan PTSP Daerah Tarik Investasi

MANADO, SATUHARAPAN.COM - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong (Tom), mengatakan perbaikan layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu modal utama yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menarik investasi.

Tom menilai reformasi layanan investasi menjadi krusial di era kompetisi seperti saat ini.

"Mengandalkan potensi daerah saja tidak cukup. Investor akan melihat daerah-daerah mana yang reformis dalam memberikan layanan investasi," kata Tom dalam keterangan tertulis, hari Rabu (28/12).

Saat melakukan kunjungan ke PTSP Sulawesi Utara di Manado, Tom mengatakan, pihaknya akan terus melakukan pemantauan perbaikan layanan investasi yang dilaksanakan di daerah.

Menurut Tom, Sulawesi Utara termasuk salah satu provinsi yang mengalami kenaikan investasi cukup signifikan.

Berdasarkan data BKPM, nilai realisasi investasi Sulawesi Utara periode Januari-September 2016 untuk penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp 164,26 miliar, naik 426 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara nilai realisasi investasi penanaman modal asing (PMA) periode Januari-September 2016 tercatat 318,30 juta dolar AS, naik 314 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Kepala BKPM Provinsi Sulawesi Utara, Lynda Watania yang ikut mendampingi Tom dalam kunjungan tersebut menambahkan, salah satu perbaikan layanan yang konkret adalah penyatuan dengan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

"Mulai tahun depan kami akan disatukan dengan Peraturan Gubernur menjadi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Selain itu, ada perbaikan pembangunan fisik bangunan kantor," kata Lynda.

Hadir pula dalam kunjungan itu Asisten II Gubernur Sulawesi Utara Sany Parengkuan. Ada pun kunjungan kerja ke Sulawesi Utara dilakukan dalam rangkaian menghadiri perayaan Natal Nasional yang dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo, beberapa menteri Kabinet Kerja dan pimpinan lembaga negara serta peresmian tiga proyek PLTP Pertamina senilai Rp 6,18 triliun.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja